Sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, PAN bergabung ke pemerintahan karena mau membantu Jokowi-JK menghadapi situasi ekonomi nasional.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, akar masalah dari situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukanlah pada persoalan dukungan politik, serta tak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sejauh ini, KMP juga bersikap obyektif dan tak pernah menjegal pemerintah, sebab ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi.
- Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik, ekonomi sedang sulit
- Bersatu meletakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok
- Politik kebangsaan, berpolitik di atas kepentingan golongan/kelompok
Untuk hal pertama, ini bisa dikatakan sebuah pernyataan jujur dari seorang ketua umum parpol, apalagi parpol yang menyatakan diri bergabung dengan pemerintah. Karena pemerintahan Jokowi selama ini dalam berbagai kesempatan, masih saja tidak mengakui bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi sulit, dalam kondisi mengkhawatirkan.
Mengakui bahwa ekonomi negara sedang lampu kuning, sangat diperlukan saat ini dibanding terus menerus menipu diri bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Dengan statemen Zulhasan ini setidaknya publik mendapatkan pencerahan bahwa faktanya ekonomi Indonesia mengkhawatirkan, dan memberikan gambaran jelas bahwa pemerintah selama ini hanya menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.
Dipoin kedua, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya bersatu padu sebagai sebuah bangsa, kesampingkan kepentingan kelompok dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang didepan mata. Statemen kedua Zulkifli Hasan ini, kontradiktif dengan keputusannya membawa PAN bergabung sebagai partai pemerintah.
Mengapa ?
Tentu saja kita harus bersatu padu dalam mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi dengan peran yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan berbagai peran dan kemampuan yang ada pada diri kita pribadi atau pada organisasi dimana kita berada, gunakan untuk ikut mengatasi berbagai kesulitan ekonomi.
Pemerintah dengan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan pembuat kebijakan ekonomi, DPR dan partai politik dengan perannya mengawasi agar langkah-langkah yang diambil pemerintah tepat arah, tidak malah membawa ekonomi makin kritis dan merugikan rakyat banyak.
Tapi dengan pernyataanya menghimbau bersatu padu, sementara kemudian nyatakan bergabung dengan pemerintah sebagai sebuah kekuatan politik, sama saja memberikan pesan kepada publik bahwa partai politik yang tidak bergabung dengan pemerintah tidak sedang punya keinginan bersatu padu mengatasi kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Ini sebuah pesan yang justru memprovokasi perpecahan bukan persatuan.
Disisi lain, Zulkifli Hasan seolah sengaja mengeliminir peran DPR, peran wakil rakyat, yang harus mengawasi dan kritis pada pemerintah. Seolah jika sebuah Parpol tidak bergabung menjadi partai pendukung pemerintah dianggap tidak dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki ekonomi yang sedang sulit.
Bagi Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan, Zulkifli Hasan ini sangat tidak tepat. Eksekutif, Legislatid dan Yudikatif memiliki peran sama pentingnya dalam sistem kenegaraan Indonesia. Tidak bisa seluruh kekuasaan ditumpukan pada pemerintah tanpa pengawasan yang kuat dari DPR.
Akan berbahaya bagi kelangsungsn sistem pemerintahan yang kita anut, jika seorang ketua umum parpol punya pemikiran bahwa untuk berkontribusi dalam mennyelesaikan persoalan bangsa, dalam hal ini persoalan ekonomi, maka sepenuhnya hanya bisa dilakukan jika bergabung menjadi partai pemerintah.
Diantara cita-cita yang diperjuangkan reformasi 98 adalah dikembalikannya kedaulatan ketangan rakyat. Pemerintah tidak dikehendaki berkuasa sendiri, dan tidak ingin DPR hanya sebagai lembaga pemberi stempel kebijakan pemerintah, juga sangat ditolak partai politik yang hanya jadi alat pemerintah dalam mempertahankan kekuasaan. Pemerintah dan DPR diharapkan menjadi lembaga yang sama kuat dalam menjalankan fungsi masing-masing.
Pada poin ketiga terkait dengan Politik Kebangsaan, politik kebangsaan bukanlah bermakna bersama-sama dalam kekuasaan. Ini lagi-lagi sebuah selipan pemikiran yang keliru. Memberikan pesan kepada rakyat bahwa berpolitik kebangsaan adalah berpolitik diatas segala kepentingan kelompok dan itu hanya bisa berwujud jika bersama-sama dalam pemerintahan.
Politik kebangsaan itu tidak melihat dimana posisi berada, didalam pemerintahan atau diluar pemerintahan, bisa sama-sama memberi kontribusi, dan meletakan kepentingan bangsa diatas kepentingan partai politik, diatas kepentingan kelompok.
Apa yang disampaikan Zulkifli Hasan bergabung menjadi partai pemerintah, hanyalah mencari-cari alasan pembenar. Alasan pembenar dari apa yang sesungguhnya menjadi niat dari PAN, khususnya Zulkifli Hasan bergabung dengan pemerintah. Yaitu syahwat kekuasaan. Dan itu wajar saja dalam politik, tidak perlu malu mengakuinya apalagi cari cari alasan pembenar.
Bila seorang politisi telah kehilangan konsistensi, mudah menelan ludah sendiri, maka sesungguhnya ia telah kehilangan harga diri!
Bagi KMP, sesungguhnya langkah PAN hari ini punya dampak positif. Karena yg sebelumnya berdiri di 2 kaki, kini lebih jelas 'kelamin'nya.
Apakah kalau mau bantu kesulitan ekonomi negeri ini yang sedang terpuruk "demi rakyat" harus keluar dari KMP dan menjadi bagian dari penguasa?
Apapun yang menjadi alasan Zulkifli Hasan, keputusannya akan dicatat sejarah, menjadi sebuah catatan yang akan menentukan apakah mereka akan tetap mendukung PAN atau meninggalkan.
Dari berbagai sumber.
