Cuplikan berita sebelumnya :
Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xie Feng, mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek pertama Cina di luar negeri yang memasukkan "sepenuhnya unsur Cina", yaitu dalam standar, teknologi dan peralatan.
Dalam wawancara dengan China's Global Time, Xi Feng mengatakan Cina juga akan berpartisipasi dalam rancangan, pembangunan, operasi dan pengelolaan.
Ini dikatakan Xi Feng dalam penandatanganan kesepakatan proyek kereta cepat senilai US$5,5 miliar yang menghubungkan Jakarta-Bandung di Jakarta, Jumat 16 Oktober 2015.
Cina akan memegang 40% saham, sedangkan sisanya oleh Indonesia, dan 75% pendanaan disediakan China Development Bank milik pemerintah Cina dan sisanya ditanggung bersama China Railway dan konsorsium BUMN Indonesia.
Namun kini kepemilikan proyek kereta cepat tersebut berubah...
Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kepemilikan Tiongkok Jadi 90 Persen
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan jika komposisi kepemilikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara Indonesia dengan Tiongkok dalam konsorsium akan diubah.
Sekarang ini, komposisi kepemilikan Indonesia-China berada di angka 60:40. Sedangkan yang lagi dalam proses kajian untuk dinegosiasi ulang mengalami perubahan dratis, yakni 10:90.
“Sedang kami kaji, nanti minggu depan akan kita dapat jawabannya,” ujar Luhut kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Rabu (26/7).
Mengenai apa yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah mengubah komposisi kepemilikan proyek dalam konsorsium, mantan Menko Polhukam ini memberi contoh pada PT Inalum.
“Itu kan seperti Inalum. Kan tidak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100 persen,” jelas Luhut.
Saat dipastikan apakah opsinya Indonesia hanya kebagian 10 persen dan China dikasih 90 persen kepemilikan, Luhut menyebut belum bisa dipastikan hasil akhirnya.
“Belum tahu kalau itu mau berapa persen. Kita lihat minggu depan. Nanti menteri BUMN laporan ke presiden. Presiden akan evaluasi, baru diputuskan. Dan itu harus negosiasi lagi kepada Tiongkok,” tandasnya. (kl/jppn)