Pemerintah Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp 800 miliar lebih untuk gelaran International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) annual meeting 2018 yang akan digelar di Bali pada Oktober tahun ini.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai anggaran IMF-WB sebanyak itu terlampau besar. Terlebih agenda dari kedua lembaga keuangan itu hanya membawa agenda menjaga stabilitas moneter dan keuangan global dapat terkendali, digital economy, termasuk cryptocurrency atau uang digital, ketimpangan ekonomi di dunia, dampak climate change terhadap perekonomian negara dan isu-isu korupsi.
"Sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 800 milliar ya dengan manfaat yang diperoleh bagi perekonomian Indonesia. Manfaatnya paling-paling cuma banyak peserta IMF-WB pada belanja-belanja aja di Bali sekalian liburan gratis dapat hotel gratis. Kalau dari 1.5000 peserta yang datang belanja menghabiskan rata-rata 2.000 dolar AS baru masuk devisa sebesar 30 juta dolar lah," katanya saat berbincang dengan redaksi, Sabtu (5/5).
Tidak hanya itu, Ketua Serikat Pekerja (SP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menilai bahwa kegiatan IMF-WB itu sama sekali tak berpengaruh pada perekonomian dunia.
"Sampai kapan pun stabilitas moneter dan keuangan dunia tidak akan pernah stabil karena dominasi negara-negara kapitalis yang terus menggerogoti sumber daya alam negara-negara yang terbelakang dalam sistem ekonominya serta dibarengi pemerintahan yang korup," tegasnya.
Terkait penggunaan uang digital, Arief menilai negara ini sebanarnya belum bisa menerapkannya. Karena infrastruktur teknologi Bank Indonesia (BI) belum siap. Hal itu kata dia diperparah dengan lemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
"Ini tentu disebabkan kinerja ekonomi nasional kita masih sangat mengandalkan impor barang-barang dan jasa sehingga makin memperlemah mata uang rupiah," imbuhnya.
Sedangkan climate change alias iklim ekonomi dunia, menurut dia tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Karena pemerintahan Joko Widodo tidak memiliki blue print yang jelas. Contoh konkret yaitu saat climate change terjadi, negeri ini malah terjadi penurunan dalam menghasilkan produk pertanian.
"Pemerintahan Joko Widodo tidak punya blue print cara untuk mengantispasinya jika terjadi krisis pangan, hanya instan saja yaitu impor pangan," ketusnya.
"Lalu bagaimana caranya mengantisipasi perubahan pranata ekonomi masyarakat pertanian di pedesaan yang kehilangan pekerjaan ya akibat climate change, pemerintah juga engga punya program yang jelas. Paling-paling ya bagi sembako aja atau mengimbau ternak kalajengking," tambahnya menyindir.
Anak buah Prabowo Subianto ini juga mengupas soal isu korupsi yang dibahas dalam acara tersebut.
"Isu korupsi juga dibahas dalam annual meeting IMF-WB juga tidak akan berguna selama dari IMF-WB dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara seperti Indonesia tidak memberikan syarat yang berat dalam pengunaan dana pinjaman IMF dan WB dalam bentuk program proyek. Misalnya jika ada uang APBN yang bersumber dari pinjaman IMF dan WB dikorup, maka semua fasilitas pinjaman IMF dan WB dihentikan," urainya.
Jadi sebenarnya menurut dia, annual meeting IMF-WB tidak ada banyak manfaatnya bagi Indonesia.
Arif menduga anggaran sebesar itu berpotensi dimark up. Untuk itu, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut.
"Adanya dugaan mark up biaya penyelenggaraannya, KPK dan BPK jangan tinggal diam," pungkasnya. (rus)