Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Harry Poernomo mengatakan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan paket yang tidak perlu digembar-gemborkan seolah obat mujarab yang bisa atasi lesunya perekonomian.
"Paket kebijakan yang diterbitkan bukan hal baru, substansi kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sudah seharusnya menjadi kegiatan rutin pemerintah," ujar Harry di Jakarta, Sabtu (12/09/2015).
Jadi, lanjut dia, kurang antusiasnya pasar terhadap paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi karena pemerintah terlihat seperti jalan ditempat. Selain itu, tidak efektifnya target-target yang ditetapkan pemerintah serta banyak kegaduhan alias tidak ada pola koordinasi yang jelas di internal pemerintahannya sendiri.
"Mesin pemerintahan mandeg. Contohnya serapan APBN rendah, pajak tidak tercapai, silang pendapat antar menteri, penyaluran dana desa macet," tandas dia.
Selain itu, lanjut dia, tidak responnya pasar bisa juga disebabkan ketidakpatuhan para bawahannya Presiden yang cenderung jalan sendiri-sendiri.
"Inti permasalahannya adalah pemerintah tidak bisa memberikan kepercayaan kepada pasar atau pelaku ekonomi karena mesin birokrasi pemerintah tidak berjalan dengan baik. Kesimpulannya, Presiden berkuasa tapi tidak kuasa,” tutupnya. sumber