Keputusan Jokowi mengganti Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli dengan Luhut Binsar Pandjaitan disesalkan kalangan aktivis lingkungan dan nelayan. Terutama, menyangkut nasib proyek reklamasi Pulau G yang sudah diputuskan berhenti permanen operasinya oleh Komite Gabungan.
Tigor Hutapea dari LBH Jakarta mengaku khawatir pergantian ini membuat proyek reklamasi Teluk Jakarta akan berlanjut. Apalagi Luhut sudah memberi sinyal akan mereview ulang kebijakan menghentikan permanen Pulau G.
"Luhut bisa saja mengubah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Gabungan yang selama ini bekerja," kata Tigor yang juga tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta.
Hasil evaluasi Komite Gabungan ini juga diperkuat putusan PTUN yang menyatakan bahwa Pulau G harus dihentikan karena merugikan nelayan dan tidak memiliki dampak terhadap kepentingan publik.
"Jika Luhut melanjutkan reklamasi, teman-teman nelayan siap mendatangi kantor Luhut, menyampaikan bahwa Luhut tidak mementingkan kepentingan nelayan dan rakyat kecil. Kami juga akan mengadvokasi dengan cara lain agar reklamasi ini tetap tidak dilakukan," kata Tigor di LBH Jakarta, Jumat (29/7).
Menurutnya, proyek reklamasi teluk Jakarta memang harus dihentikan karena terindikasi korupsi. Sehingga jika dilanjutkan berarti Luhut mendukung korupsi yang terjadi di proyek tersebut.
Sementara, Martin Hadiniwisata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menambahkan, pergantian menko Maritim jangan malah memperlemah penuntasan dugaan korupsi proyek reklamasi yang melibatkan pengembang dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
"Reshuffle ini adalah upaya intervensi menghentikan proses-proses yang dilakukan Rizal Ramli. Reshuffle ini adalah upaya memuluskan proyek reklamasi," kritiknya.
Reshufle Jilid II, Reklamasi Berjaya
Seperti diberitakan di sejumlah media massa, terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Menko Maritim Luhut B. Panjaitan mengatakan, "harus tegas dan pasti ada solusinya." Serta "Melihat hukumnya bagaimana kemaslahatan buat pembangunan dan juga kepercayaan diri dari investor Indonesia. Jangan kita bikin salah investornya terus dirugikan itu juga tidak fair".
Ini menandakan bahwa agenda Reklamasi Pulau G yang semula di stop saat Menko Maritim Rizal Ramli akan jalan terus. Ini juga menjadi bukti bahwa Menko Maritim Luhut B Panjaitan berpihak pada Investor (pengembang), bukan kepada rakyat Indonesia.
Akar masalah Reklamasi yang begitu banyak menyita perhatian publik ini sesungguhnya bukan masalah hukum, politik dan ekonomi, melainkan masalah keberpihakan. Apakah pemerintah tetap berpihak pada masyarakat atau berpihak pada pengembang (investor)?
Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Berapa banyak masyarakat Jakarta yang harus dikorbankan demi ambisi menyulap Jakarta menjadi lebih Indah, sehingga masyarakat miskin akan menjadi penghalang keindahan Jakarta? Sungguh tragis masyarakat miskin di Jakarta tidak boleh tinggal dan hidup di tanah tumpah darahnya sendiri. (wid)