Program sejuta rumah yang dicanangkan Jokowi kurang diminati di Kulonprogo, Yogyakarta. Program yang telah berjalan ini juga terkesan kurang diseriusi, pasalnya meski telah melakukan pembebasan lahan, namun program pembangunan belum juga dilakukan.
Kabid Pengawasan, Data dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawian daerah (BKD) Kulonprogo Heri Warsito mengatakan, program sejuta rumah merupakan program pusat. Daerah hanya diminta menyiapkan data dan program dukungan. Semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat termasuk dalam program pembayaran.
Dari pendataan yang ada, ada 833 PNS yang belum memiliki rumah, namun hasil verifikasi hanya ada sekira 560 PNS yang bisa mengakses perumahan ini. Parahnya, kuota yang ada hanya 238 rumah.
“Teknis pembangunan dan lainnya ada di pengembang. Pemerintah bersama dengan BPN hanya memfasilitasi,” jelasnya.
Dari kuota yang ada, sampai saat ini baru 30 PNS yang telah lolos verifikasi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai penyalur kredit melalui Badan pertimbangan Tabungan dan PNS (Bapertarum).
“Baru 30 yang telah diverifikasi, kalau pembangunan tergantung rekanan,” jelasnya.
Rumah sederhana ini akan dibangun dengan tipe 36 dan luas tanah 75 meter persegi. Rumah ini dijual dengan harga Rp110,5 juta. Model pembayaran akan dilakukan oleh Bapertarum PNS tinggal membayar biaya cicilan saja. Lokasi rumah berada di bantaran Sungai Serang di wilayah Margosari, Pengasih, Kulonprogo.
Sementara, Kabid Cipta Karya DPU Kulonprogo Zahrom Asurawan mengatakan, pihaknya hanya menangani aspek teknis saja. Salah satunya menyangkut spesifikasi bahan bangunan dan kualitas. Namun, DPU juga tidak begitu banyak terlibat lebih jauh.
“Terakhir, kita hanya diminta melihat spek bangunan dan kami minta rangka atap dari Kayu Kalimantan. Tidak bisa dengan glugu (batang pohon kelapa),” jelas Zahram. sumber
