Pengembang reklamasi di Pantai Utara (Pantura) Jakarta mengiming-imingi nelayan di kawasan reklamasi utara DKI Jakarta dengan pemberian tertentu. Hal tersebut dilakukan pengembang diduga sebagai upaya agar nelayan tidak menolak proyek pulau buatan tersebut.
“Ada yang dikasih uang kalau mengumpulkan KTP sampai ada yang diberangkatkan umrah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Muhammad Taher.
Pengembang, lanjut Taher, juga pernah mendatangi tokoh masyarakat di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, agar mendukung reklamasi. Namun, dukungan tak diberikan, lantaran kompensasi kepada masyarakat pesisir tak sebanding dengan dampak reklamasi terhadap nelayan.
Lebih jauh, Taher mencontohkan beberapa dampak buruk reklamasi terhadap mata pencaharian nelayan. Misalnya, kerang hijau yang dibudidayakan nelayan kini warna menjadi hitam.
“Ikan yang mati massal di Ancol kemarin, itu juga karena reklamasi. Saat pengurugan, air laut turun, lumpur naik ke atas. Jadi, oksigennya berkurang. Limbah yang terpendam juga naik,” pungkasnya.
Ahok Berdiri Untuk Pengembang Reklamasi atau Warga Jakarta?
Menurut Tigor Hutapea dari LBH Jakarta, kalau Ahok gubernur yang baik dan taat dengan asas perundang-undangan, harusnya dia memperhatikan warganya ketika bakal terkena dampak buruk reklamasi Teluk Jakarta.
“Harusnya dia (Ahok) berada di depan warganya untuk mengadvokasi dengan menggugat Kepres itu. Bukannya malah lepas tangan dan malah dukung reklamasi dengan berlindung di balik aturan jaman Orba,” ujar Tigor kepada Aktual.com, beberapa waktu lalu.
Sikap yang ditunjukkan Ahok, ujar dia, semakin jelas memperlihatkan keberpihakan bukan ke warga, tapi ke pengembang. Bahkan Ahok seperti menantang warga nelayan dengan mempersilahkan untuk gugat saja reklamasi jika tidak terima.
“Dia (Ahok) bilang biar nelayan gugat saja, tapi nyatanya dia keluarkan izin terus menerus ke pengembang. Ini apa maksudnya Ahok?” ucap Tigor.
Saat bicara di sebuah talkshow di televisi swasta, Ahok bahkan ringan saja mengatakan kalaupun gugatan nelayan menang dan pengembang tidak boleh beroperasi, maka itu bakal menguntungkan buat Pemprov DKI. Karena bisa memiliki pulau-pulau itu.
“Bagaimana sebagai gubernur kok dia bisa bicara seperti itu ke warganya sendiri,” ucap Tigor. [akt]