Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras masih terus berlangsung.
Menurutnya, saat ini penyidik KPK tengah memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak tekait, yang di duga telibat dalam konspirasi perampokan uang rakyat Jakarta dalam APBD DKI 2014.
Demikian disampaikan Haji Lulung usai menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama puluhan Anggota DPRD DKI, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).
Tujuan legislator DKI itu menyambangi KPK untuk mempertanyakan nasib RS Sumber Waras. Mereka penasaran, karena sejauh ini lembaga antirasuah terkesan sangat lamban dalam mengusut kasus tersebut.
"Kata siapa sudah basi? Tadi KPK bilang proses hukum RS Sumber Waras masih terus berlangsung. Bahkan, KPK bilang tidak ada istilah basi dalam mengusut kasus tersebut," tegas Haji Lulung.
Namun, saat ditanya siapa saja pihak-pihak yang sudah dipanggil dan diperiksa oleh KPK, Haji Lulung mengaku tidak tahu persis.
"Mereka (KPK) tadi hanya memastikan, bahwa proses hukum RS Sumber Waras hingga saat ini masih terus berjalan. KPK tidak mau sebut siapa saja yang sudah diperiksa, karena itu rahasia penyelidikan," beber ketua DPW PPP DKI itu.
Sebelumnya, Gubernur DKl Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim kasus RS Sumber Waras sudah basi.
"Itu udah basi. Lu koran apa sih? Lu koran apa sih? Pertanyaan lu basi? Aah udahlah nggak jelas, mending nggak usah lah kalo kaya gitu nanya," kata Ahok usai saat ditanya soal kasus RS Sumber Waras usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/2/2016) lalu.
Demikian juga ketika dikonfirmasi mengenai temuan BPK atas dugaan penyimpangan dana pembelian lahan tersebut, Ahok kembali enggan menjawabnya.
"Itu udah basi," ujar Ahok sambil nyelonong masuk ke mobil pribadinya.
Untuk diketahui, publik sebelumnya sempat dibuat heboh dengan temuan BPK yang menyebut, setidaknya ada enam penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigatif.
"Terdapat enam penyimpangan, mulai dai perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil," kata Anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi beberapa waktu silam.
Menurut Eddy, penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras merupakan masih dalam satu siklus.
Namun dia enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak KPK.
"Menyimpang itu satu siklus, proses awal sampai akhir terhadap pengadaaan lahan. Secara detail KPK, akan dalami," ujar Eddy.
Pasalnya, kata Eddy, audit investigatif yang dilakukan oleh BPK merupakan permintaan dari KPK. Menurut dia, hasil audit tersebut kini telah ada ditangan KPK.
Terkait substansi dan kesimpulan hasil pemeriksaan, termasuk dugaan kerugian negara menurut Eddy, saat ini merupakan ranah KPK. "Sabar ya tunggu KPK umumkan jumlah kerugian negara, itu konsumsinya pimpinan KPK," ujar dia. [ts]