Rencana penutupan pabrik elektronik asal Jepang, Panasonic dan Toshiba di Indonesia, ditengarai dampak dari tersingkirnya Jepang dalam proyek Kereta Api (KA) cepat Jakarta-Bandung.
Akibatnya sekitar 2.500 pekerja terancam di PHK. Hal tersebut diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, ketika diminta komentarnya.
“Kita bukan anti Tiongkok, tapi melihat data yang ditemukan di lapangan, bahwa investasi ini membawa efek negatif bagi para buruh,” kata Said Iqbal.
Ia menambahkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai empat BUMN dan pinjaman dari Tiongkok akan mempekerjakan tenaga-tenaga dari Tiongkok. Pastinya mereka akan membawa banyak tenaga kerja terampilnya asal mereka dan serapan tenaga kerja buruh asal indonesia sedikit.
Sinyal Negatif
Said Iqbal mengatakan, tutupnya Panasonic Lighting dan juga Toshiba ini memberikan sinyal negatif terhadap investor asing yang akan datang ke Indonesia. Selain itu, industri elektronik juga lesu alibat kondisi pasar yang tidak kondusif.
“Melambatnya pasar global turut memengaruhi pasar domestik. Perlambatan ini mengakibatkan barang produksi menjadi tidak laku di pasaran. Selain itu adalah karena menurunnya daya beli masyarakat,” ujarnya.
Manajemen Panasonic Lighting dan Toshiba sebelumnya mengklaim, penutupan pabrik bukan lantaran upah buruh yang tinggi, melainkan karena sepinya pasar dan penurunan daya beli.
Namun, kata Said, PP Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengendalian upah terbukti menurunkan daya beli masyarakat karena buruh pabrik merupakan pasar utama dari industri padat modal, seperti industri otomotif dan sebagainya. Dengan adanya pengendalian upah, daya beIi menjadi turun sehingga tingkat konsumsi masyarakat pun menjadi lemah.
Dengan tingginya kasus PHK dan pelemahan daya beli ini, lanjutnya, tingkat pertumbuhan ekonomi 2016 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen tidak akan tercapai dan hanya akan tumbuh sama seperti 2015 lalu, di level 4,7 persen.
Said juga menilai, faktor lainnya adalah kegagalan paket kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di tingkat implementasi, karena justru banyak perusahaan yang tutup. Retorika paket kebijakan hanya untuk menyenangkan investor. Padahal, kenyataannya investor memilih wait and see untuk masuk ke Indonesia lantaran banyak yang hengkang.
20 Ribu Pekerja Demo
Untuk menyuarakan stop PHK, Said mengungkapkan pada Sabtu (6/2) mendatang, sekitar 20 ribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal turun ke jalan.
Tujuan aksi demo kali ini adalah Istana Negara dan Mahkamah Agung, untuk menyuarakan stop PHK buruh, tolak upah murah, dan cabut Peraturan Pemerintah no 78/2015.
“Kurang lebih 20 ribu buruh akan mengadakan aksi turun ke jalan menolak PHK dan menolak upah murah pada tgl 6 Februari 2016 di depan Istana dan MA yang akan di mulai pada jam 09.00,” ujar Said Iqbal.
Said Iqbal menjelaskan titik kumpul para buruh mulai di Bundaran HI dan Patung Kuda depan Indosat. Setelah itu para buruh akan jalan kaki bersama menuju Istana dan MA.
“Aksi serempak serupa juga akan di ikuti puluhan ribu buruh lainnya di Bogor, Karawang, Cikarang, Tangerang, Surabaya, Batam, Bandung, Medan, Aceh, Makassar,” ungkapnya.
Said memaparkan banyak pekerja saat ini terancam PHK. Pasalnya sejumlah perusahaan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja karyawannya. [pk]