Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok, melarang BBM jenis premium terkesan asbun alias asal bunyi.
”Kok dia itu terkesan bodoh banget sih sampai tidak tahu bahwa premium sudah tidak disubsidi,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, Rabu (3/2).
Jadi, ia mempertanyakan apa dasarnya Ahok melarang premium di wilayah DKI Jakarta.
“Kalau dia larang solar subsidi dijual di Jakarta, itu masih tepat. Karena solar masih ada muatan subsidi,” ujarnya.
Publik bisa menilai bahwa Mantan Bupati Babel ini, lama-lama semakin nyinyir saja. Membuat kebijakan yang akan membebani rakyat wilayah DKI dengan harus membeli BBM yang harganya lebih mahal dari premium.
Menurutnya, langkah Pertamina yang menyiapkan beberapa jenis BBM antara lain premium, pertalite, pertamax, pertamax plus dan pertadex, sudah cukup baik.
Pertamina sudah menyiapkan beberapa alternatif BBM. “Rakyat bisa memilih. Itu lebih fair dan adil bagi rakyat,” jelasnya.
Jika premium dipaksa dihapus oleh Ahok, itu dapat dinilai sebagai jebakan batman terhadap Pertamina.
Pertamina bisa jadi sasaran amuk publik, karena Pertamina adalah ujung tombak dalam penyediaan BBM di negeri ini.
Kalau Ahok anti subsidi BBM, seharusnya membuat Perda khusus yang melarang premium dan solar subsidi dipakai oleh pegawai Pemda DKI dan BUMD serta seluruh kendaraan umum di wilayah DKI. [pk]