Gubernur Papua Lukas Enembe sepertinya sudah mulai gerah dengan sikap dari pemerintah pusat yang kerap memojokkan para pejabat di provinsi tertimur Indonesia ini.
Argumen dari pemerintah pusat yang mengatakan sudah menurunkan puluhan triliun dalam bentuk dana Otonomi Khusus ke Papua. Namun hasil pembangunannya tidak kelihatan, dipandang sebagai kamuflase (pengelabuan) pemerintah pusat menutupi besarnya kontribusi PT. Freeport Indonesia ke negara.
Padahal PT Freeport Indonesia mengklaim telah memberikan kontribusi sebanyak US$ 37,46 miliar atau setara Rp.487 triliun (kurs Rp13.000) ke pusat. “Bayangkan sumbangan kepada negara sebesar itu. Apalagi dengan nilai saham PT. Freeport yang tinggi. Ini tidak adil, karena dana Otsus yang diterima Papua tiap tahun hanya sekitar Rp.4,5 triliun,”ungkapnya.
Kata gubernur, nilai itu tidak ada apa-apanya, bila dibandingkan dengan yang diterima pusat. “Ini yang saya sebut Otsus itu sebenarnya hanya kamuflase. Negara dapat besar tapi Papua dapat ampas,”keluhnya.
Lukas menilai pemerintah pusat tidak memberi respek terhadap rakyat dan tanah Papua yang sumber daya alamnya dieksploitasi, namun tidak menerima “imbalan” yang setimpal.
Oleh karenanya, dirinya menuntut pemerintah pusat musti adil dengan memberikan dana paling kurang Rp.20 triliun untuk dipergunakan oleh rakyat Papua. “Harusnya kita dikasih Rp10-20 triliun setiap tahun. Untuk apa cuma memberi hampir Rp 5 triliun. Ini tidak adil, bayangkan betapa luar biasa Papua ini bisa cepat dibangun dan masyarakat bisa disejahterakan jika kami diberikan Rp 10-20 triliun setiap tahun,”tukasnya.
Gubernur pada kesempatan itu meminta agar pusat tidak lagi memberitakan kebohongan mengenai kontribusi Freeport. “Sebenarnya Wapres JK bicara bohong tempo hari yang mengatakan bahwa kontribusi Freeport ke negara hanya Rp 17 miliar. Rp17 miliar apanya, data Freeport sudah jelas (sehingga jangan ada kebohongan lagi),”tukasnya.
Sebelumnya, Freeport mengklaim dalam kurun waktu 4 tahun terakhir memberi kontribusi US$ 37,46 miliar atau setara Rp 487 triliun (kurs Rp 13.000) dan akan lebih banyak lagi kepada pemerintah mencapai US$ 6,5 miliar dalam 4 tahun mendatang. (OK)