Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, sesungguhnya di dalam APBD DKI setiap tahunnya, memang ada dana yang dialokasikan untuk Pos Bantuan Sosial.
Diakuinya pula, dana itu memang diperuntukkan untuk mendukung sejumlah program dan kebutuhan bagi TNI-Polri, dalam tugasnya menjaga stabilitas keamanan di ibu kota.
"Di APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa, kita koreksi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menjelaskan, sesungguhnya di dalam APBD DKI setiap tahunnya, memang ada dana yang dialokasikan untuk Pos Bantuan Sosial.
Diakuinya pula, dana itu memang diperuntukkan untuk mendukung sejumlah program dan kebutuhan bagi TNI-Polri, dalam tugasnya menjaga stabilitas keamanan di ibu kota.
"Di APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa, kita koreksi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7).
"Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya, kita tanya, kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin?" katanya menambahkan.
Ahok memastikan, dana yang teralokasi dalam pos bantuan sosial di APBD DKI ini, akan tersalurkan dengan ketentuan yang sangat ketat.
Hal itu diakuinya, guna menjaga efektivitas penyaluran dana, yang memang diperuntukkan guna membangun sinergitas antara Pemprov DKI, TNI, dan Polri, dalam mengamankan dan mengkondusifkan keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
"Jadi nggak bisa kita mau kasih duit gelondongan. Harus ngajuin dulu, mau beli motor berapa, harga berapa, terus mereknya apa, lalu kita cocokkan di SKPD terkait," ujar Ahok.
"Misalkan alat-alat buat (anti) huru-hara itu, yang ngecek siapa? Satpol PP. Terus kita tanya, dia mau terima barang apa beli sendiri? Kalau mau beli sendiri, ya sudah kita kasih duit seharga nilai dan jumlah itu," pungkasnya. [merdeka]
Kutipan dari Kompas Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan sejumlah dana untuk honorarium personel TNI dan Polri pada Rapergub APBD 2015. Basuki menjelaskan alasannya untuk memberi honor kepada para personel TNI dan Polri tersebut.
"Saya bilang untuk apa DKI bayar terlalu banyak kasih honor ke Satpol PP untuk jadi (pekerja) di Dishub kalau kerjanya juga enggak jelas.
Kenapa enggak kami manfaatkan personel TNI dan Polri, mereka kan kalau tidak perang kan kerjanya juga enggak terlalu banyak, hanya latihan," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (17/4/2015). [kompas]