Kemendagri telah menerbitkan evaluasi RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 yang dianggarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam RAPBD DKI 2015 tersebut, Ahok memasukkan anggaran untuk membangun sejumlah fasilitas dan pembangunan untuk kepolisian dan militer.
Seperti pembangunan mess dan GOR TNI AU di Halim, Asrama Perwira dan Bintara, pembangunan prasarana Lapangan Tembak Grup 3 Kopassus Cijantung, Prasarana pendukung Sekolah Polisi Wanita, rehab asrama Grup 3 Kopassus, Pembangunan Mess Polres Kepulauan Seribu sampai rehab rutan Pondok Bambu.
Melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani langsung oleh Tjahjo Kumolo, rencana Ahok pun ditentang.
"Anggaran tersebut bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI yang didanai dari dan atas beban APBD," kutip draft evaluasi Kemendagri yang diterima merdeka.com, Selasa (17/3).
Kemendagri dapat menerima rencana Ahok ini, asalkan anggaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam anggaran belanja daerah.
"Penganggaran belanja tersebut harus dialihkan dari jenis belanja modal ke dalam jenis barang dan jasa dengan rincian objek belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga,"sambung kalimat tersebut.
Adapun dana yang diperlukan untuk membangun atau merehabilitasi gedung dan prasarana militer dan polisi ini cukup besar. Sebagai contoh pembangunan mes dan GOR TNI AU di Halim dialokasikan dana Rp 29.999.837.002, sementara asrama perwira bintara dan prasarana pendukung sekolah polisi wanita mencapai Rp. 19.999.981.267. [kompas]