yours.net - Aktivitas Teman Ahok mulai kembali diperbincangkan, pasalnya darimana kegiatan mereka mendapat uang untuk membiayai pengumpulan KTP tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik yang mempertanyakan darimana dana Teman Ahok untuk membuka booth dan membayar sewa dan operasional setiap harinya.
"Terus booth di mall-mall itu dananya dari mana? Hitung saja harga sewa per hari berapa, terus dikali setahun. Itu uang dari mana? Apa mall nyumbang? Itu bisa dipertanyakan nanti. Itu bisa masuk gratifikasi lho," jelas Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Oleh karena itu, Taufik mengingatkan agar orang-orang yang tergabung dalam Teman Ahok berhati-hati. Mengingat, banyaknya celah untuk penjegalan kepada Ahok di detik-detik pendaftaran nanti.
"Makanya, saya ingetin, itu harus diantisipasi sama timnya Ahok," pesan Taufik.
Tak hanya itu, Taufik juga menyoalkan soal penggunaan anggota petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI yang disinyalir ikut juga dalam aktivitas pengumpulan KTP.
"Dia (Ahok) memanfaatkan PPSU kumpulkan KTP, ini jelas nggak boleh. Kan dia dibayar sama pemerintah," ucapnya.
Meski begitu, Taufik tidak akan mengumbar bukti adanya upaya pengumpulan KTP yang dilakukan pihak Ahok dari petugas PPSU.
"Nantilah itu (dibuka),” katanya.
KPU DKI Jakarta gerah dituding ada anggotanya yang berupaya menjegal
Sebelumnya, Ahok sesumbar, dirinya harus melewati tantangan berat, karena maju dari jalur perseorang pada Pilkada DKI 2017.
Hal itu terjadi, lantaran ada oknum KPU yang tidak profesional.
"Gampang sekali membatalkan independen," ucapnya beberapa waktu lalu.
Bekas politikus tiga partai ini beranggapan demikian, lantaran belum pernah ada calon independen yang memenangi Pilkada.?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta gerah dituding ada anggotanya yang berupaya menjegal pencalonan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada 2017.
"Sepanjang kami tidak melakukan pelayanan publik secara tidak terbuka dan adil, baru boleh komplain," kata Komisioner KPU DKI, Betty Epsilon Idroos, kepada TeropongSenayan, ?Jakarta, Selasa (15/3/2016).
"Tapi, ini lapangan belum dibuka, lapak belum dibuka," ujar dia mengingatkan.
Eks ketua umum Kohati PB HMI itu menegaskan, KPU tidak mungkin menggadaikan integritasnya dengan bersikap tidak adil terhadap semua calon, baik perseorangan maupun yang diusung parpol. (Icl) (mnx)