Gubernur DKI Jakarta Zhang Wan Xie alias Ahok mengaku tidak peduli atas adanya penolakan penggusuran pemukiman yang berada di bantaran perairan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
Meskipun, para warga mengumpulkan cap jempol dari darah sekalipun, Pemprov DKI akan tetap melakukan rencana awal yakni menata ulang pemukiman tersebut yang selalu menjadi langganan banjir.
"Silakan saja, kita enggak ada cerita cap jempol darah kok. Sekarang dia dudukin tanaman, laut, dan mau tinggal dimana? Saya kan mau tertibkan yang di atas laut," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Perlu diketahui, Ketua Badan Pembina Yatim Piatu (BPYP) Rifai Bakri menjadi inisiasi cap jempol darah yang menolak penggusuran pemukiman Sunda Kelapa. Ini mengingat Rifai sendiri memliki 200 anak yatim piatu yang selama ini tinggal di Jalan Luar Batang V No.3 RT 005/03, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Mohon doanya kawan-kawan. Tempat kami di luar batang mau digusur oleh Pemda DKI atas Perintah Ahok. Padahal wilayah kami jelas legal. Bahkan rumah yang saya tempati pun memiliki IMB dan Sertifikat. Kami bertahun-tahun bayar PBB.
Kenapa kami tetap dikatakan Ilegal ? Sebenernya mereka ingin menggusur dengan dalih Tata kota atau ingin menggeser Pribumi secara Pelan-pelan ?
Sementara Ruang Hijau yang sebenarnya justru mereka bangun Apartemen dan Perumahan Mewah seperti Pantai Mutiara dan Pantai Indah Kapuk.
Rencana Gubernur DKI Zhang Wan Xie untuk menggusur kawasan Luar Batang dapat penolakan warga. Pasalnya, bukannya melakukan lewat dialog, Ahok justru dianggap melakukan intimidasi ke warga.
Seperti dituturkan salah seorang tokoh Luar Batang, Daeng Mansur. Saat pengukuran, kata dia, tim dari Kecamatan dikawal oleh tentara, polisi dan Satpol PP. “Jumlahnya bukan satu atau dua, tapi sangat banyak. Nah itu kan satu bentuk intimidasi,” ucap pengurus sekretariat Masjid Luar Batang itu kepada Aktual.com, di Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (27/3).
Gaya-gaya intimidasi dengan melibatkan TNI seperti itu menurut dia sangat tidak pantas dilakukan. Sebab TNI sepatutnya bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara dari serbuan asing, bukan di penggusuran warga. Begitupun dengan Polri yang tugasnya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. “Tapi ini TNI dan Polri dimanfaatkan untuk menakut-nakuti rakyat,”
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Ahok ini justru memecah belah. Karena rakyat pada akhirnya, disengaja atau tidak, akan muncul kebencian terhadap tentara dan polisi. “Ini artinya, pemerintah sudah menyalahgunakan fungsi keamanan negara, baik TNI maupun kepolisian,”
Kekhawatiran Mansur, tindakan Ahok juga bisa mengancam keberadaan etnis Tionghoa di Jakarta. Mansur mengaku sependapat dengan pendapat Jaya Suprana kalau kelakuan Ahok bisa meningkatkan sentimen kepada warga Tionghoa. “Karena orang kan nggak melihat dia (Ahok) sebagai gubernur, tapi jadi Tionghoa-nya yang dilihat,” jelas Mansur.
Kemungkinan itu, ujar dia, diperparah dengan lokasi – lokasi penggusuran untuk alasan penghijauan yang banyak dihuni warga pribumi. Sedangkan kawasan perumahan elit yang jelas mencaplok ruang terbuka hijau tidak diganggu. “Gusur dong, perumahan elit yang nyata-nyata salah. Kenapa harus pribumi yang harus kena?” ujar Mansur dengan nada menggugat.
Diingatkan Mansur, jika Ahok keras kepala melanjutkan menggusur Kampung Luar Batang yang bersejarah memakai intimidasi, bisa menimbulkan kekisruhan sosial yang besar seperti tragedi 1998. “Apa itu mau dihidupkan kembali?” (sumber internet)
Bersambung, Siapa yang bisa mengalahkan Ahok Hebat !