Menyimak cuplikan berita lama dulu..☺
Jokowi Janji Hapus UN Kalau Jadi Presiden
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad membuat terobosan di dunia pendidikan apabila terpilih menjadi presiden. Salah satu program yang akan diakukannya adalah dengan menghapuskan Ujian Nasional (UN) di tingkat SD dan SMP SMA menyusul.
"Menurut saya UN untuk SD dan SMP lebih baik tidak ada," kata Jokowi saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Hermes Palace Polonia Medan, Selasa (10/6). (republika)
Pemerintahan Jokowi Akan Hapus UN, Anies Sang Mantan Mendikbud Kebingungan
UN yang sejak diberlakukannya penuh dengan polemik dan aksi-aksi curang memang sudah seharusnya dihapuskan. Bukan hanya karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada 14 September 2009 yang meminta UN ditinjau ulang,
Dalam sebuah kesempatan ketika saya melakukan Praktek Kerja Lapangan dengan mengajar di sebuah sekolah di daerah Sumatera Utara, saya mendapati tidak adanya Guru Bahasa Inggris di sekolah tersebut. Padahal Bahasa Inggris adalah salah satu bidang yang diujikan di UN.
Wajar pada akhirnya dalam UN tersebut, gurulah yang mengisikan jawaban anak-anak tadi. Kalau dipaksakan maka diyakini semua anak di Sekolah tidak akan lulus. Disinilah pada akhirnya kecurangan UN terjadi, karena pemerintah juga curang.
Mengapa saya katakan pemerintah curang ?? Karena pendidikan belum merata tetapi sudah ada ujian dengan penilaian yang merata.
Lalu bagaimana tanggapan sang mantan Mendikbud, Anies Baswedan, yang kini menjadi cagub DKI Jakarta ??
“Yang ini saya bingung, nggak tahu buat apa. Nanti kalau anak daftar dari SMP ke SMA pakai nilai apa coba. Kepala sekolah mau menyeleksi anak pakai apa, nanti kalau ke jenjang lebih tinggi pakai apa, harus dipikirkan matang-matang,” ujar Anies Baswedan di Gelanggang Remaja Jakarta Utar, Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Minggu (27/11/2016).
Anies menurut saya tidak perlu membingungkan hal tersebut. Masalah daftar SMP dan SMA bisa dipakai hasil ujian akhir yang didesentralisasi.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa membuat sistem penilaian dan penyeleksian dalam penentuan untuk daftar SMP dan SMA. Dihapusnya UN bukan berarti tidak ada standar penilaian dan penyeleksian daftar SMP dan SMA. Pastilah itu akan dibuat. (ungkapan seorang guru)
Mendikbud Muhadjir Effendy akan menangguhkan Ujian Nasional (UN) pada 2017.
"Sudah tuntas kajiannya dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir ketika ditemui di kantor Kemendikbud, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/11/2016).
Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.
Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.
"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," kata Muhadjir.
"Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucap Muhadjir (liputan6)
Dan Akhirnya Wakil Presiden, Kebon Sirih, mengatakan, kalau rencana penghapusan UN itu ditolak.
Ujian Nasional masih tetap akan diadakan, setelah diputuskan dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden pada Rabu 7 Desember 2016. Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai, pemerintah tidak kompak dalam penentuan kebijakan terkait UN ini.
"Ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksanaannya, baik di daerah maupun bagi masyarakat," kata Fikri di Senayan, Jakarta, Kamis 8 Desember 2016.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik baru kemudian dibahas di internal kabinet dan dengan DPR, adalah hal yang tidak baik.
"Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud lalu melakukan komunikasi dengan Komisi X," ujar Fikri.
"Namun terus ramai di masyarakat, maka Mendikbud diundang formal oleh Komisi X untuk Raker 1 Desember lalu, dengan agenda tunggal, yaitu UN. Mendikbud bersikeras untuk moratorium UN dengan delapan alasan. Namun, ternyata kemudian Wapres menyatakan menolak proposal Mendikbud itu," ujarnya menambahkan.
Fikri menilai, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis. Karena itu dia berharap pemerintah atau Kemendikbud melakukan koreksi atas setiap kebijakan yang akan dirumuskan.
"Karena UN ini anggaran di APBN-nya mencapai 500 Miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang," kata Fikri.
Diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus Ujian Nasional (UN), dibatalkan. Ujian Nasional masih tetap akan diadakan. Usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu 7 Desember 2016,
Mendikbud tidak memberikan keterangan pers. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ditemui di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, mengatakan, kalau rencana penghapusan UN itu ditolak.
"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres JK di Jakarta, Rabu 7 Desember 2016. (news.viva)
- Kalau sesuatu yang mengandung banyak uang yang bisa dibagi-bagi memang tampaknya agak sulit untuk menghapus.
- Dengan menghapus UN tentu saja banyak yang akan kehilangan pendapatan, misalnya percetakan yang mencetak naskah, pembuat naskah, honor pengawas, kurir pengantar naskah dll.