Badan Usaha Milik Negara diminta kian gencar mendukung proyek-proyek infrastruktur. Salah satu caranya, menjual aset yang hasilnya bisa digunakan untuk membiayai program infrastruktur baru.
Demikian saran dari Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrembangnas 2017 hari ini di Jakarta. Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran pemerintah saat ini tidak cukup untuk bangun berbagai proyek infrastruktur yang sudah direncanakan.
Dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak bisa menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp5.500 triliun dalam masa kepemimpinannya.
"Anggaran kita hanya mampu sediakan Rp1.500 triliun. Di bawah 30 persen. Sisanya dari mana? Dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali investasi," jelas Presiden Jokowi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 26 April 2017.
Peran BUMN menurutnya, juga penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak aset yang dimiliki BUMN yang bisa digunakan untuk menambah pembiayaan, misalnya jalan tol, khususnya yang baru selesai dibangun.
"Saya sudah perintahkan ke BUMN, kalau sudah bangun tol sudah jadi segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis Rp10 triliun, dijual jadi Rp30 triliun. bisa bangun di tempat lain," jelas Jokowi saat memberi contoh.
Dengan cara tersebut, menurutnya, masalah pembiayaan sedikit banyak bisa teratasi. Sehingga pembangunan dapat merata di masa depan.
"Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun, terus dimiliki. Setiap bulan dapat income. Itu sudah kuno,” kata Jokowi
“Negara kita membutuhkan jalan bukan hanya di Jawa saja. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu," lanjut dia. (ren)