Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan bahwa, sekarang ini sangat nyata kapitalisme dan negara bersetubuh dengan sangat kuat, serta Negara dikuasai segelintir Taipan. Akibatnya pemerintah mengabdi pada kepentingan taipan. Keduanya pemerintah dan taipan menghisab rakyat secara bersama sama dan serempak.
“Apa buktinya? Seluruh kebijakan pemerintah dibuat untuk memperkaya para taipan dan asing. Kebijakan ekonomi dibuat dalam rangka melancarkan usaha taipan mengeruk sumber daya alam, melahap APBN, menghisap para pekerja/buruh dan merampas jerih payah petani,” ujar Salamuddin Daeng kepada wartawan, Senin (27/3/2017).
Lebih jauh lagi, kata Salamuddin, ini jelas ditunjukkan oleh bagaimana pemerintah mengeluarkan berbagai izin dan konsesi penguasaan tanah oleh para taipan dan asing, hingga pemguasaan mereka atas tanah setara dengan 93% luas daratan Indonesia dan kekayaan alam di atas dan di dalamnya. Bahkan, sambungnya, ada satu taipan menguasai 2,5 juta lahan sendiri atau 3 kali luas pulau bali.
“Pemerintah juga memperkaya para taipan dengan merancang berbagai megaproyek infrastruktur. Menghabiskan APBN untuk infrastruktur. Pajak yang dibayarkan rakyat habis menjadi bancakan para taipan dan asing melalui megaproyek infrastruktur tersebut,” ungkapnya.
Salamuddin menambahkan, pemerintah juga mengeruk rakyat dengan tingkat bunga yang tinggi, mencabut segala bentuk subsidi, menaikkan harga energi, upah buruh yang tidak manusiawi, harga hasil pertanian petani yang terus menurun.
Semua kebijakan tersebut, secara langsung mengalirkan kekayaan dan pendapatan ekonomi kepada segelintir taipan dan asing. Akibatnya, terangnya, lebih dari 43% pendapatan nasional dinikmati 1% orang (koefisien gini) yang artinya hasil produksi/kerja/usaha seluruh rakyat dalam setahun sebanyak 43% langsung menjadi milik taipan dan asing.
“Hasilnya sekarang terlihat. Kekayaan 4 orang setara dengan kekayam 100 juta penduduk. Ketimpangan dalam kekayaan semakin parah seiring lamanya pemerintahan Jokowi berlangsung yang memperlihatkan identitasnya sebagai sekutu para taipan dan asing yang paling setia,” bebernya.
Oleh karena itu, harapnya, tugas pemerintahan Jokowi yang semestinya dan seharusnya adalah memisahkan kapitalisme para taipan dan modal asing dari negara secara politik. Karena hal itu telah diamanatkan oleh Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945.
“Pemerintahan Jokowi harus mengerti bahwa secara politik negara harus berdiri di atas para taipan bukan sebaliknya para taipan dan asing mengangkangi negara sesuka hati mereka,” pungkasnya. (hminews)