Dalam Pilkada DKI putaran kedua, aparat kepolisian terlihat bertindak tidak adil. Yakni, membiarkan kader PDIP “masuk” Jakarta, tetapi melarang acara “Tamasya Al Maidah”.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (24/03). “Tamasya Al Maidah dicoba dilarang, tetapi masuknya kader PDIP seluruh Indonesia di DKI dibiarkan saja oleh polisi. Ini sangat aneh dan tidak adil,” kata Muslim Arbi.
Menurut Muslim, seharusnya aparat kepolisian juga melarang pengerahan massa kader PDIP ke Jakarta menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. “Ini yang terlihat polisi hanya menyudutkan kelompok yang anti-Ahok saja,” papar Muslim.
Muslim mengingatkan, publik akan menilai aparat kepolisian cenderung berpihak kepada Ahok di Pilkada DKI Jakarta. “Mulai kasus Iwan Bopeng sampai pemeriksaan terhadap Anies Baswedan maupun Sandiaga Uno, terkesan polisi diperalat kubu Ahok,” jelas Muslim.
Sebelumnya, beredar surat yang belum terkonfirmasi keabsahannya, yang berisi perintah agar kader-kader PDIP di luar daerah mendatangi ibu kota sejak 10 Maret hingga hari pencoblosan putaran kedua Pilkada, 19 April 2017.
Surat itu beredar setelah fenomena ajakan “Tamasya Al Maidah”, yang intinya memobilisasi warga luar Jakarta untuk mendatangi TPS-TPS saat putaran kedua pilkada.
Terkait hal itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti “Tamasya Al Maidah” menjaga tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. “Kami imbau kami larang, enggak usah itu dilakukan,” kata Suntana (21/03). (intel)
- Surat instruksi itu ditandatangani Bambang DH sebagai Ketua PDIP dan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, tertanggal 16 Maret 2017. Dalam surat tersebut ada 4 perintah khusus bagi seluruh anggota struktural PDIP: berperan aktif memenangkan Ahok-Djarot, mengutus kader ke jakarta antara 10 Maret-19 April, merapatkan barisan menjalin koordunasi dengan tokoh masyarakat dan agama di DKI, dan ancaman sanksi bagi yang tidak mengindahkan. (poskot)