Sebelumnya banyak berita yang menyudutkan Fahri Hamzah salah satunya seperti pada catatan berikut ini..
Sohibul Iman: Jangan Lagi Sebut Fahri Hamzah Kader PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta kepada seluruh pihak termasuk media massa tidak lagi menyebut Fahri Hamzah sebagai kader partainya.
"Publik sudah tahulah, sudah tahu posisinya. Jadi saya mengimbau kepada media jangan lagi kemudian menyebut dia politisi PKS," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Mantan anggota Komisi X DPR ini berujar, Fahri Hamzah yang masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR itu hanyalah masa lalu PKS. "(Fahri Hamzah) Sudah mantan," ujar dia.
Sohibul menambahkan, saat ini partainya tengah menempuh jalur hukum yakni dengan melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memenangkan gugatan Fahri Hamzah atas PKS karena tak terima dipecat.
"Kita kan sedang berperkara dengan pengadilan banding, itu jalan terus," ucap Sohibul Iman.
Fahri Hamzah sebelumnya telah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata Sohibul ketika itu. (lp6)
Selain itu juga ada perang opini di Twitter..
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saling sindir di Twitter. Andi menyinggung Fahri yang dapat menikmati fasilitas jabatan meski tidak ada partai yang menaunginya.
Dan inilah jawaban Fahri Hamzah melalui akun twitternya
Kemudian....
Karena banyak yang bertanya tanya tentang apa kesalahan yang di perbuat Fahri Hamzah, maka pak Fahri membuat poling seperti yang Code Lab embed dalam catatan ini...
Baiklah, hasil poling setuju (74%) saya sampaikan kembali catatan...sebab belakangan ini manuver pimpinan PKS terasa berlebihan. Tentu saya harus menjelaskan kepada publik dan kepada #KaderPKS yang saya cintai. Saya merasa perlu mereka juga tahu.
Saya akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tak lagi ingin saya sampaikan sebab sebagian publik sudah tahu. Sudah terlalu panjang cerita pemecatan saya dari seluruh jenjang keanggotaan PKS setelah lebih dari 20 tahun lebih saya menjadi #KaderPKS dari bawah.
Ini juga penting bagi #KaderPKS agar tetap punya kebanggaan, harga diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Juga membiasakan diri mereka untuk mengerti batas hak dan kewajiban sebagai manusia, warga negara dan kader partai.
Sungguh jahat narasi #DiaBukanSiapa2 yang dikembangkan oleh segelintir juru bicara PKS belakangan ini. Hal itu membuat kita hilang dalam perasaan minder dan merasa bukan siapa2. Padahal perasaan itu hanya boleh di depan Allah Tuhan yg maka segalanya.
Bagaimana mungkin #KaderPKS bisa menjadi sumber keberanian dan pencerahan apabila setiap hari mereka didoktrin bahwa kalian bukan siapa2 dan Qiyadah adalah segala2nya yang dianggap mustahil melakukan kesalahan? Ini bukan dari ajaran agama. Ini bahaya.
Begitulah pengalaman saya,
Pengabdian dan tarbiyah yang saya ikuti lebih dari setengah umur saya Tiba2 tidak diakui jangankan dihargai. Bahkan sekarang dikembangkan cerita seolah saya orang asing sehingga layak dipecat dari seluruh jejak yg ada.
Padahal, SAYA juga merupakan deklarator PK (Partai Keadilan) sejak 1998 pasca kejatuhan rezim orde baru. Menjadi deklarator dan pengurus sejak itu, nyaris tanpa jeda. ALHAMDULILLAH tak pernah ada masalah...tak pernah ada cacat dan cela.
Saya sering mengulang ulang bahwa saya tidak pernah melanggar norma dan aturan partai, saya juga tak punya masalah moral, saya tak pernah korupsi anggaran publik dan makan uang partai. Saya tidak pernah dihukum sekalipun sebelumnya. ALHAMDULILLAH.
Sekali lagi, saya ulang ini bukan untuk bangga2 apalagi minta dipuja. Saya hanya menjelaskan fakta yg membuat kita harus terus berkaca tentang kelemahan kita. Kita harus terbuka bahwa kita memang ada masalah. Jangan terus memuji pimpinan seolah tidak mungkin salah.
Itulah dasar mengapa saya bertanya ketika pertama kali dipanggil oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) tgl 30/12/2015. Atas dasar apa sy dipanggil, apa tuduhannya, siapa pelapornya. Pertanyaan ini tidak mau dijawab tapi langsung disuruh menulis semacam BAP aneh.
Aneh karena isi pertanyaan yang tendensius dan mempersoalkan apa yang saya sudah jalani sepanjang masa. Naskah itu kemudian tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang dibaca pada panggilan berikutnya. Ini awal dari peradilan sesat dalam jamaah PKS.
Saya mau menceritakan kembali tentang pemecatan saya dr awal, yg dipengadilan PKS menjelaskan berbagai delik pelanggaran, namun setelah kalah berkali2 di pengadilan kini datang lagi delik baru dgn kemauan “yg penting Fahri harus diganti!”.
Ini membuktikan bhw keterangan dipengadilan itu bohong semua, krn yang ada memang hanya keinginan agar saya segera diganti sementara alasan dan delik disusun kemudian. Sekarang semua itu telanjang penuh rekayasa.
Inti dari persidangan internal itu dibuat agar saya sebagai kader partai dipaksa melakukan sesuatu yang bukan merupakan hak partai dan juga bukan hak saya. Saya tidak bisa mundur sembarangan dong sebagai pejabat publik kan harus jelas masalah ya apa?
Sering saya katakan, partai mencalonkan saya tapi tidak semua orang dicalonkan terpilih karenanya hak rakyat dan konstituen dalam posisi saya besar. Maka, karena partai mencalonkan saya tidak serta merta semua bisa diambil tapi harus jelas.
Demikianlah dalam hal keterpilihan sebagai pimpinan dpr ceritanya panjang sampai tercipta koalisi yang dibangun oleh kepemimpinan PKS sebelumnya. Lalu, dalam proses itulah dibentuk paket dalam pemilihan di paripurna, semua ada prosesnya dan UU mengatur secara ketat.
Maka UU MD3 mengatur dgn jelas bhw tidak mudah mengganti pimpinan DPR RI sbg jabatan publik, semuanya harus disertai alasan yang diatur di dalam UU. Dalam negara, semakin penting sebuah jabatan tentu diatur lebih ketat. Partai terikat aturan formal.
Pasal 87 UU MD3 mengatur bhw pergantian pimpinan DPR RI datang dari 3 hal, (ayat 1 huruf a) wewenang Tuhan yaitu jika meninggal dunia, (huruf b) hak individu jika ia mengundurkan diri, (huruf c) wewenang lembaga yang akan berujung pada kewenangan lembaga negara.
Terkait kewenangan lembaga maka ada 3 lembaga yg berwenang, pertama pengadilan (ayat 2 huruf c) jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan dgn ancaman hukuman 5 tahun, kedua DPR/MKD (ayat 2 huruf b) dinyatakan bersalah oleh MKD kr melanggar sumpah jabatan.
Ketiga oleh parpol, terkait ini, pimpinan PKS telah mengambil jalan Sapujagat yaitu memecat saya dari seluruh jenjang keanggotaan. Tentu ini semua adalah rekayasa yang sampai sekarang saya belum paham kenapa sampai sejauh ini. Tapi Mereka telah mengambil semuanya.
Awalnya saya oleh ketua Majelis Syuro (KMS) disuruh mundur, lalu saya mengajukan 2 pertanyaan: siapa yg menekan KMS? Dijawab tidak ada. Saya tanya kedua, apa salah saya? Dijawab tidak ada salah. Bahkan saya beliau sebut adalah kader terbaik. Inilah yang membuat saya ragu.
Saya telah menduga sejak awal pasti ada yang tidak beres di sini. Dan sekarang semua semakin terbuka bahwa niat memecat saya hanyalah dalil untuk menyingkirkan saya sebagai pimpinan DPR. Sementara alasan makin tidak masuk akal. Dan semakin nampak ketika ada paksaan.
Saya dipaksa mengundurkan diri dan mencari alasan sendiri mengapa mengundurkan diri, saya menjawab akan memikirkan hal itu dengan istikhoroh namun saya dibuatkan surat pengunduran diri untuk saya tandatangani. Aneh semuanya aneh. Atas nama harus taat segala cara dihalalkan.
Sohibul Iman: Jangan Lagi Sebut Fahri Hamzah Kader PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta kepada seluruh pihak termasuk media massa tidak lagi menyebut Fahri Hamzah sebagai kader partainya.
"Publik sudah tahulah, sudah tahu posisinya. Jadi saya mengimbau kepada media jangan lagi kemudian menyebut dia politisi PKS," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Mantan anggota Komisi X DPR ini berujar, Fahri Hamzah yang masih duduk sebagai Wakil Ketua DPR itu hanyalah masa lalu PKS. "(Fahri Hamzah) Sudah mantan," ujar dia.
Sohibul menambahkan, saat ini partainya tengah menempuh jalur hukum yakni dengan melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memenangkan gugatan Fahri Hamzah atas PKS karena tak terima dipecat.
"Kita kan sedang berperkara dengan pengadilan banding, itu jalan terus," ucap Sohibul Iman.
Fahri Hamzah sebelumnya telah dipecat dari semua jenjang jabatan di kepartaian. Keputusan itu diambil Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) PKS.
"Majelis Tahkim memutuskan melalui putusan No.02/PUT/MT-PKS/2016 menerima rekomendasi BPDO, yaitu memberhentikan Saudara FH (Fahri Hamzah) dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera," kata Sohibul ketika itu. (lp6)
Selain itu juga ada perang opini di Twitter..
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saling sindir di Twitter. Andi menyinggung Fahri yang dapat menikmati fasilitas jabatan meski tidak ada partai yang menaunginya.
Hidup di atas dunia harus punya malu, termasuk malu tidak punya partai tapi menikmati jabatan wakil ketua DPR.— Andi Arief (@andiarief__) January 17, 2018
Dan inilah jawaban Fahri Hamzah melalui akun twitternya
Om @andiarief__ saya Gak pernah kritik pak @SBYudhoyono lagi karena Sdh selesai menjabat. Trus kenapa sampeyan kesel sama saya? Apa salahku pada dirimu kawan? Kenapa kamu begitu? Adakah salahku yg aku tak ketahui?— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 17 Januari 2018
Kemudian....
Karena banyak yang bertanya tanya tentang apa kesalahan yang di perbuat Fahri Hamzah, maka pak Fahri membuat poling seperti yang Code Lab embed dalam catatan ini...
Setuju Gak kalau saya twit soal SEKALI LAGI TENTANG PEMECATAN SAYA DARI SELURUH JENJANG KEANGGOTAAN PKS SEJAK 1 APRIL 2016. ?? (Waktu 3 jam):— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) 18 Januari 2018
Baiklah, hasil poling setuju (74%) saya sampaikan kembali catatan...sebab belakangan ini manuver pimpinan PKS terasa berlebihan. Tentu saya harus menjelaskan kepada publik dan kepada #KaderPKS yang saya cintai. Saya merasa perlu mereka juga tahu.
Saya akan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tak lagi ingin saya sampaikan sebab sebagian publik sudah tahu. Sudah terlalu panjang cerita pemecatan saya dari seluruh jenjang keanggotaan PKS setelah lebih dari 20 tahun lebih saya menjadi #KaderPKS dari bawah.
Ini juga penting bagi #KaderPKS agar tetap punya kebanggaan, harga diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Juga membiasakan diri mereka untuk mengerti batas hak dan kewajiban sebagai manusia, warga negara dan kader partai.
Sungguh jahat narasi #DiaBukanSiapa2 yang dikembangkan oleh segelintir juru bicara PKS belakangan ini. Hal itu membuat kita hilang dalam perasaan minder dan merasa bukan siapa2. Padahal perasaan itu hanya boleh di depan Allah Tuhan yg maka segalanya.
Bagaimana mungkin #KaderPKS bisa menjadi sumber keberanian dan pencerahan apabila setiap hari mereka didoktrin bahwa kalian bukan siapa2 dan Qiyadah adalah segala2nya yang dianggap mustahil melakukan kesalahan? Ini bukan dari ajaran agama. Ini bahaya.
Begitulah pengalaman saya,
Pengabdian dan tarbiyah yang saya ikuti lebih dari setengah umur saya Tiba2 tidak diakui jangankan dihargai. Bahkan sekarang dikembangkan cerita seolah saya orang asing sehingga layak dipecat dari seluruh jejak yg ada.
Padahal, SAYA juga merupakan deklarator PK (Partai Keadilan) sejak 1998 pasca kejatuhan rezim orde baru. Menjadi deklarator dan pengurus sejak itu, nyaris tanpa jeda. ALHAMDULILLAH tak pernah ada masalah...tak pernah ada cacat dan cela.
Saya sering mengulang ulang bahwa saya tidak pernah melanggar norma dan aturan partai, saya juga tak punya masalah moral, saya tak pernah korupsi anggaran publik dan makan uang partai. Saya tidak pernah dihukum sekalipun sebelumnya. ALHAMDULILLAH.
Sekali lagi, saya ulang ini bukan untuk bangga2 apalagi minta dipuja. Saya hanya menjelaskan fakta yg membuat kita harus terus berkaca tentang kelemahan kita. Kita harus terbuka bahwa kita memang ada masalah. Jangan terus memuji pimpinan seolah tidak mungkin salah.
Itulah dasar mengapa saya bertanya ketika pertama kali dipanggil oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) tgl 30/12/2015. Atas dasar apa sy dipanggil, apa tuduhannya, siapa pelapornya. Pertanyaan ini tidak mau dijawab tapi langsung disuruh menulis semacam BAP aneh.
Aneh karena isi pertanyaan yang tendensius dan mempersoalkan apa yang saya sudah jalani sepanjang masa. Naskah itu kemudian tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang dibaca pada panggilan berikutnya. Ini awal dari peradilan sesat dalam jamaah PKS.
Saya mau menceritakan kembali tentang pemecatan saya dr awal, yg dipengadilan PKS menjelaskan berbagai delik pelanggaran, namun setelah kalah berkali2 di pengadilan kini datang lagi delik baru dgn kemauan “yg penting Fahri harus diganti!”.
Ini membuktikan bhw keterangan dipengadilan itu bohong semua, krn yang ada memang hanya keinginan agar saya segera diganti sementara alasan dan delik disusun kemudian. Sekarang semua itu telanjang penuh rekayasa.
Inti dari persidangan internal itu dibuat agar saya sebagai kader partai dipaksa melakukan sesuatu yang bukan merupakan hak partai dan juga bukan hak saya. Saya tidak bisa mundur sembarangan dong sebagai pejabat publik kan harus jelas masalah ya apa?
Sering saya katakan, partai mencalonkan saya tapi tidak semua orang dicalonkan terpilih karenanya hak rakyat dan konstituen dalam posisi saya besar. Maka, karena partai mencalonkan saya tidak serta merta semua bisa diambil tapi harus jelas.
Demikianlah dalam hal keterpilihan sebagai pimpinan dpr ceritanya panjang sampai tercipta koalisi yang dibangun oleh kepemimpinan PKS sebelumnya. Lalu, dalam proses itulah dibentuk paket dalam pemilihan di paripurna, semua ada prosesnya dan UU mengatur secara ketat.
Maka UU MD3 mengatur dgn jelas bhw tidak mudah mengganti pimpinan DPR RI sbg jabatan publik, semuanya harus disertai alasan yang diatur di dalam UU. Dalam negara, semakin penting sebuah jabatan tentu diatur lebih ketat. Partai terikat aturan formal.
Pasal 87 UU MD3 mengatur bhw pergantian pimpinan DPR RI datang dari 3 hal, (ayat 1 huruf a) wewenang Tuhan yaitu jika meninggal dunia, (huruf b) hak individu jika ia mengundurkan diri, (huruf c) wewenang lembaga yang akan berujung pada kewenangan lembaga negara.
Terkait kewenangan lembaga maka ada 3 lembaga yg berwenang, pertama pengadilan (ayat 2 huruf c) jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan dgn ancaman hukuman 5 tahun, kedua DPR/MKD (ayat 2 huruf b) dinyatakan bersalah oleh MKD kr melanggar sumpah jabatan.
Ketiga oleh parpol, terkait ini, pimpinan PKS telah mengambil jalan Sapujagat yaitu memecat saya dari seluruh jenjang keanggotaan. Tentu ini semua adalah rekayasa yang sampai sekarang saya belum paham kenapa sampai sejauh ini. Tapi Mereka telah mengambil semuanya.
Awalnya saya oleh ketua Majelis Syuro (KMS) disuruh mundur, lalu saya mengajukan 2 pertanyaan: siapa yg menekan KMS? Dijawab tidak ada. Saya tanya kedua, apa salah saya? Dijawab tidak ada salah. Bahkan saya beliau sebut adalah kader terbaik. Inilah yang membuat saya ragu.
Saya telah menduga sejak awal pasti ada yang tidak beres di sini. Dan sekarang semua semakin terbuka bahwa niat memecat saya hanyalah dalil untuk menyingkirkan saya sebagai pimpinan DPR. Sementara alasan makin tidak masuk akal. Dan semakin nampak ketika ada paksaan.
Saya dipaksa mengundurkan diri dan mencari alasan sendiri mengapa mengundurkan diri, saya menjawab akan memikirkan hal itu dengan istikhoroh namun saya dibuatkan surat pengunduran diri untuk saya tandatangani. Aneh semuanya aneh. Atas nama harus taat segala cara dihalalkan.