Geliat Politik Dinasti di Pilkada 2018
Praktik politik dinasti di Indonesia hampir selalu menjadi perbincangan yang muncul setiap kali pemilihan umum diselenggarakan. Termasuk tahun ini, ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diselenggarakan di 17 provinsi. Dalam demokrasi elektoral hari ini, politik dinasti masih hidup.
Dari 57 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, tercatat 6 pasangan calon di antaranya merupakan anggota keluarga inkumben. Akibatnya, muncul kemungkinan pucuk kekuasaan di 17 provinsi tersebut akan diperebutkan oleh anak, adik, atau pun kakak dari mereka yang kini menjabat.
Di Pilkada Kalimantan Barat, terdapat pasangan Cagub Karolin Margret Natasa dan Cawagub Suryatman Gidot. Karolin merupakan anak dari Cornelis M.H., gubernur inkumben yang menjabat selama dua periode dari 2008 hingga 2018. Pasangan calon ini diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat. (kumparan)
Tiga Jenis Dinasti Politik, Mana yang Terkuat?
Sekitar 58 dinasti politik terbentuk sejak Indonesia melaksanakan sistem otonomi daerah.
Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng menuturkan, sedikitnya ada tiga model dinasti di Indonesia.
Pertama, adalah model dinasti politik regeneras yang modelnya seperti "arisan keluarga". Yakni, satu keluarga memimpin satu daerah tanpa jeda.
Ia mencontohkan Kediri, sebagai daerah dengan dinasti Indonesia pertama di Indonesia. Lebih lama dari dinasti politik Ratu Atut Chosiyah.
"Dari 1999 sampai sekarang dipimpin oleh satu keluarga. 1999-2009 Sutrisno dua periode Kebetulan punya dua istri. 2009, dua istri ini berkontestasi. Kebetulan istri pertama dan kedua. Yang menang istri pertama dan sekarang masuk periode kedua," kata Robert dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
"Saya takutnya periode berikutnya istri siri (kedua). Ini dinasti pertama yang sesungguhnya dinasti pertama di Indonesia," sambungnya.
Kedua, adalah dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misal, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu, sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi Kepala Dinas yang strategis.
"Terjadi di Aceh, misalnya. Jadi, kontrol, check and balance tidak terjadi," tuturnya.
Semetara yang ketiga, adalah model lintas daerah. Dimana satu keluarga memegan jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda.
"Ini yang saya rasa paling kuat karena dia sudah bisa kuat dengan keluarganya sendiri. Bapaknya gubernur dimana, anaknya gubernur dimana. Sulawesi Utara contoh yang cukup kuat dan juga Sulawesi Selatan," ucap Robert.
"Dari tiga model, ini yang ada di Indonesia. Tiga-tiganya adalah dinasti karena kekuasaan menggumpal pada satu atau dua keluarga saja," sambungnya. (kompas)
Belum Capek bacanya ? monggo dilanjut...
Dinasti politik berpotensi kuat menyuburkan budaya koruptif
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daeah Menggunakan Politik Dinasti? (klik judulnya untuk melanjutkan baca)