Kasus-kasus lama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar semasa menjadi Menteri kembali mencuat di sosial media.
Kasus deforestasi Zulhas diungkap, sementara Imin dibongkar lagi kasus suap ‘duriangate’ di Kemenakertrans.
Mencuatnya kembali kasus-kasus lama Zulhas dan Cak Imin ke hadapan publik diduga lantaran sebagai satu cara untuk menghentikan pembentukan poros ketiga yang direncanakan oleh kedua ketum parpol tersebut.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mewajarkan, kembali mencuatnya kasus-kasus lama Zulhas dan Imin jelang kontestasi Pilpres 2019 nanti.
“Dalam era seperti saat ini macam-macam cara akan dilakukan aktor politik terkait kampanye negatif. Tujuannya memang menjatuhkan citra,” ujar dia dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, Selasa (27/3/2018).
Meski demikian, Indria Samego melanjutkan, gejala-gejala seperti yang dialami oleh Zulhas dan Cak Imin saat ini lantaran masih tebang pilihnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum kerap kali dijadikan alat sandera seseorang.
“Ya saya kira karena penegakan hukum kita masih tebang pilih kawan dan lawan. Akibatnya ada utang-utang yang belum terbayarkan,” tandas dia.
Mengunci Lawan Politik dengan Kasus Lama Adalah Cara Politik Buruk
Setiap elit politik yang melaju dalam kontestasi selalu ada celah untuk dibongkar ‘dosa-dosa’ nya. Maka, siapapun yang mau melaju dalam politik ia akan menemui celah yang berpotensi dibongkar.
Demikian dikatakan oleh Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun saat menanggapi mencuatnya kasus-kasus lama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sosial media maupun media massa.
Kasus korupsi durian dimunculkan lagi untuk mendiskreditkan Muhaimin. Sementara Zulhas dibongkar lagi kasus alih fungsi lahan. Isu ini berseliweran baik di sosial media maupun media massa.
Banyak yang mengaitkan mencuatnya kasus ini sebagai upaya Presiden Jokowi untuk mengunci adanya poros 3 yang digagas oleh PKB dan PAN.
“Saya kira kunci-mengunci dalam politik itu hal yang mungkin terjadi. Tetapi mengunci lawan politik dengan menggunakan kekuasaan sebagai petahana adalah cara terburuk dalam praktik demokrasi,” ujar Ubed panggilan akrabnya dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, Kamis (22/3/2018).
Ubed pun menuturkan, kadang kala dalam hal ini seringkali petahana diuntungkan dengan seolah-olah tidak memiliki dosa. Padahal, petahana juga seorang manusia yang mempunyai dosa dan celah-celah.
“Ia tidak boleh disentuh, apalagi dibongkar celah ‘dosa-dosa’ nya. Bukankah petahana adalah juga manusia?,” tandas Ubed.