Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan orang-orang yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.
Kegeraman Luhut tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional 'Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan' di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).
Awalnya, Luhut bicara panjang lebar soal hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang Kemaritiman. Setelah memberi pemaparan selama 16 menit, ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.
Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat.
"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.
Luhut juga bicara soal banyaknya tudingan bahwa pemerintah pro terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Jangan bilang kita pro PKI, dimana pro PKI. Saya ikut numpas PKI kok. Saya tentara, saya tau," kata dia.
Luhut juga bicara soal tudingan bahwa pemerintah menjual data masyarakat kepada asing.
"Tidak akan pernah kita lacurkan profesionalisme kita," katanya.
Luhut pun mengancam akan membongkar dosa-dosa orang yang asal-asalan mengkritik pemerintah.
Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.
"Jangan asal kritik aja. Saya tahu track record-mu kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Letnan Jenderal TNI ini.
"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosa mu banyak juga kok. Udah lah, diam aja lah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah dia.
Sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti dilansir detik.com, Amien menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).
Amien juga berbicara soal PKI yang belum lama ini sempat disinggung Jokowi. Dia menyebut ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi.
"Pemimpin (Jokowi) mengatakan tahun 1965 baru 4 tahun mana ada PKI balita. Memang enggak ada, tapi kenapa rezim ini memberikan angin membangkitkan PKI," katanya.
Amien mengatakan saat ini merupakan zaman antara ucapan dan kenyataan tidak sejalan. Sehingga dia menilai warga cenderung ditipu oleh pemerintah.
"Kita mengalami satu zaman antara omongan dan kenyataan jaraknya makin jauh. Kita sedang hidup di mana ada penipuan, pengalihan fokus dan pembodohan yang melakukan kadang-kadang dari yang tinggi," kata dia.
Sederet tokoh pun merapatkan barisan dan membela sang presiden, mulai dari Rustam Ibrahim, Muhamad Guntur Romli, politisi, advokat, hingga klarifikasi dari Istana, seperti berikut ini.
Syarman (advokat)
Syarman mengatakan jika Amien Rais seharusnya berbicara dengan data kepada publik, dan tidak memiftnah presiden tanpa bukti.
Amien harusnya bicara data ke publik, bukan tudingan tak berdasar. jangan sampai masyarakat juga tertipu dan terkesima oleh tuduhan tersebut.Padahal ada kader PAN jadi Menteri Kabinet Jokowi yg putus urat malu.https://t.co/rxOj8y5790— Syarman Lawyer (@Syarman59) 19 Maret 2018
"Amien harusnya bicara data ke publik, bukan tudingan tak berdasar.
jangan sampai masyarakat juga tertipu dan terkesima oleh tuduhan tersebut.
Padahal ada kader PAN jadi Menteri Kabinet Jokowi yg putus urat malu," katanya.
Mohamad Guntur Romli (Aktivis, Politisi)
Mohamd Guntur Romli melalui akun Twitternya juga memberikan belaan kepada Jokowi.
Guntur Romli mengungkapkan jika sertifikasi tanah merupakan hal yang sangat penting.
@GunRomli: Sertifikasi tanah itu sangat penting, kebanyakan rakyat tdk mampu melakukan hal ini,
kemudian tanahnya dirampas, kok bisa Amien Rais menyebut program sertifikasi sbg program ngibul?
Sertifikasi tanah itu sangat penting, kebanyakan rakyat tdk mampu melakukan hal ini, kemudian tanahnya dirampas, kok bisa Amien Rais menyebut program sertifikasi sbg program ngibul?— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) 19 Maret 2018
Inas Nasrullah Zubir (Ketua Fraksi Hanura)
Inas mengatakan jika sebenarnya yang patut dicurigai adalah nyinyiran Amien Rais, karena dikhawatirkan bisa jadi Amien Rais membawa pesan dari konglongmerat.
Ace Hasan Syadzily (Ketua DPP Golkar)
Ace Hasan meminta agar Amien Rais tidak sembarangan menuduh.
Terlebih yang dituduh adalah seorang presiden, tanpa ada bukti yang jelas.
Ia pun meminta Amien Rais sebagai tokoh bangsa agar bersikap bijak dan berprasangka baik.
Johan Budi (Juru Bicara Istana)
Johan Budi turut mempertanyakan tuduhan Amien Rais.
Menurutnya, pembagian tanah yang dilakukan oleh Jokowi adalah suatu hal yang nyata dan sah, bukan pengibulan.
Rustam Ibrahim (Direktur LP3ES)
Rustam Ibrahim mengungkapkan jika baru di pemerintahan Jokowi lah ada pembagian sertifikat tanah gratis.
Menurut Rustam Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Jokowi justru membuat rakyat semakin terlindungi.
@RustamIbrahim: Terus terang saya tidak pernah mendengar ada program pemberian Sertifikat Tanah Gratis pada masa sebelum Jokowi.
@RustamIbrahim: Pemerintah yang lalu2 membiarkan 70% lahan dikuasai korporasi. Presiden @jokowi ingin menyelamatkan yang 30% dengan memberikan Sertifikat Tanah secara gratis, agar secara hukum lebih terlindungi.
Pemerintah yang lalu2 membiarkan 70% lahan dikuasai korporasi. Presiden @jokowi ingin menyelamatkan yang 30% dengan memberikan Sertifikat Tanah secara gratis, agar secara hukum lebih terlindungi— Rustam Ibrahim (@RustamIbrahim) 19 Maret 2018
@RustamIbrahim: Amien Rais menyebut bahwa pemberian Sertifikat Tanah oleh Presiden @jokowi sebagai "pengibulan".
Maka biarlah jutaan rakyat kecil yang telah menerima sertifikat tersebut mengadili dan memutuskan kualitas ucapan Amien Rais dalam Pilpres 2019.
Amien Rais menyebut bahwa pemberian Sertifikat Tanah oleh Presiden @jokowi sebagai "pengibulan". Maka biarlah jutaan rakyat kecil yang telah menerima sertifikat tersebut mengadili dan memutuskan kualitas ucapan Amien Rais dalam Pilpres 2019— Rustam Ibrahim (@RustamIbrahim) 19 Maret 2018
Tak hanya dari beberapa tokoh di atas, dalam media sosial Twitter, nama Amien Rais bahkan menjadi trending topic dan mendapat beragam komentar dari warganet.
Sebagian menghujat dan mempertanyakan data kebenaran tentang tuduhan yang ia sampaikan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo memang kerap membagikan sertifikat kepada masyarakat di berbagai daerah.
Diberitakan Kompas.com, Jokowi telah membagikan 705 ribu sertifikat di Semarang, 4.000 sertifikat di Sumatera Barat, hingga 15.000 sertifikat di Bogor. (mt)