Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada DPD Demokrat di sejumlah Provinsi jika mendukung Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin. Hal ini pun bertolak belakang karena Demokrat telah resmi mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief membantah bila Demokrat main dua kaki soal dukungan politik Pilpres. Menurutnya, Demokrat memperhitungkan Pileg untuk menjaga suara masyarakat.
"Kan ada suara partai harus diperhitungkan supaya gak hilang. Kan kita perlu untuk Pileg. Jadi sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah kita tidak main dua kaki. Bukan. Tapi memang misalnya kayak di NTT atau di Bali atau di Papua kan memang di sana juga bukan basis Prabowo," katanya di Jl Mega Kuningan Timur VII, Jakarta, Minggu (9/9).
Menurutnya, Demokrat baru disebut berkhianat jika tidak mendukung di daerah yang basisnya dikuasai Prabowo.
"Kalau namanya pengkhianatan dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo kita gak dukung dia. Itu baru pengkhianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg jadi fleksibel movement aja gerakan yang fleksibel. Jadi masih bisa dibicarakan," sambungnya.
Salah satu daerah yang cocok diberi dispensasi khusus adalah provinsi Papua. Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Papua Lukas Enembe juga mendukung Jokowi.
"Untuk sementara saat ini masih Papua ya. Sulut (Sulawesi Utara) kan masih imbang. Masih Papua karena kan kita berkepentingan juga dengan suara di Papua ya kan. Kalau kita paksakan juga pak Prabowo kan gak terlalu besar. Tapi kalau di Jabar (Jawa Barat) kita harus mati-matian," tuturnya. (Muhammad Genantan Saputra)