Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diminta turun tangan atas pembatalan pemaparan visi misi pasangan calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.
Presidium Persatuan Pergerakan (PP) Andrianto melihat bahwa terdapat banyak kejanggalan sejak KPU dipimpin oleh Arief Budiman. Misalkan terlalu reaktif dalam menyikapi hoax surat suara dan pembatalan penyampaian visi misi capres-cawapres yang sedianya akan digelar pada 9 Januari nanti.
"Dari awal KPU kok bisa seolah-olah disetir kubu petahana. Seharusnya KPU solid ikuti tahapan pemilu," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/1).
Menurut Andrianto, penyampaian visi dan misi langsung oleh pasangan capres merupakan hal yang sangat mendasar atau fundamental.
"Jika hal yang fundamental gampang ditekuk kubu petahana, wajar publik sangsikan netralitas KPU," ujarnya.
Karena itu, dia meminta DKPP segera memeriksa dugaan sikap tidak netral KPU dalam menjadi panitia pesta demokrasi lima tahunan.
"Bila ditemukan kejanggalan mending diganti semua (anggota KPU)," tegas Andrianto. (BUNAIYA FAUZI ARUBONE)
Rakyat Merugi Kalau Tidak Tahu Visi Misi Capresnya
Keputusan Komisi Pemilihan Umum membatalkan ajang pemaparan visi misi pasangan calon presiden yang sebelumnya direncanakan pada Rabu (9/1) dapat merugikan rakyat.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, saat ini rakyat menunggu momentum di mana KPU dapat menyajikan visi dan misi dua pasangan capres.
"Ya rugilah, pasti merugi. Soalnya kan dari situ kita bisa tahu visi dan misi secara langsung dari capres-cawapresnya," jelasnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/1).
Karenanya, pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) itu berharap, masyarakat pemilih dapat mengetahui jelas visi misi para capres yang disampaikan secara luas melalui media massa. (BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA)