Calon wakil presiden nomor 2 Sandiaga Solahuddin Uno mengatakan syarat meningkatnya investasi adalah melalui kepastian hukum.
Terkait hal itu, ia mempertanyakan kepemimpinan Joko Widodo yang menjadi capres petahana soal kepastian hukum. Menurutnya, kondisi kepastian hukum yang dipertanyakan mengakibatkan usaha kecil menengah (UKM) sulit berkembang.
"Bagaimana investasi meningkat kalau kepastian hukum dipertanyakan, UKM sulit berkembang, banyak UKM menanyakan kepastian hukum," ujar Sandiaga dalam debat Pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Menjawab pertanyaan Sandiaga, Jokowi mengatakan, jika dirinya terpilih kembali berkomitmen untuk merevisi aturan-aturan yang menghambat berkembangnya UKM. Lalu, dia akan merevisi sejumlah aturan yang tidak pro investasi.
"Saya akan melakukan revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM. Kita revisi banyak undang-undang yang tidak pro investasi.
Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan rakyat kita. Karena menurut saya hukum bagaimana negara melindungi rakyat, memberi kepastian kepada investasi dunia usaha, hukum tidak tebang pilih," paparnya. (plt)
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Solahuddin Uno mengingatkan agar hukum harus adil diterapkan dalam masyarakat baik orang kaya ataupun orang kecil.
"Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan," ujarnya saat Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2018).
Sandiaga mencontohkan hukum begitu tajam saat diterapkan dalam rakyat kecil, salah satunya adalah kasus nelayan bernama Najib di Karawang yang dikriminalisasi.
"Dia dipersekusi, dikriminalisasi, tidak terpantau," kata Sandi.
Menurut Sandi, kasus hukum yang tajam kepada rakyat kecil sangat banyak. Untuk itu, ia menegaskan hukum jangan sampai hanya untuk memukul lawan dan melindungi kawan.
"Hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil, di bawah Prabowo-Sandi hukum akan berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat," tandasnya. (plt)