Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, dinilai telah serampangan mengambil keputusan untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) alias taman kota dengan menggusur kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menyebutkan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005, pembangunan RTH harus melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hinggan tingkat provinsi.
Namun pada nyatanya, dalam Musrenbang dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun ini, tidak ada program pembanguna RTH sebagai kompensasi penggusuran kawasan merah Kalijodo.
"Artinya inisiatif rencana pembangunan RTH di Kalijodo berasal dari Gubernur langsung. Jadi dalam hal ini Gubernur lebih memunculkan kewenangan diskresianya. Nah Kalau Gubernur lebih mengedepankan sisi diskresinya tanpa memperhatika aspek musyawarah, inisiatif, usulan dari masyarakat, apalah arti Musrenbang," ujar Yayat saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/02/2016).
Dia menuturkan, adanya tahapan-tahapan pembangunan melalui Musrenbang otomatis akan meminimalisir kekecewaan warga terhadap pemerintah. Tentu juga akan menekan potensi adanya bentrok antar warga dan aparat keamanan.
"Ketika itu dijalankan pemerintah, maka masyarakat akan tahu, oh tahun ini saya harus pindah. jadi mereka tidak kaget-kaget lagi dan merasa kehilangan aset dan sebagainya," ungkap Yayat.
Karena itu juga, sambung dia, persoalan Kalijodo bukan hanya soal pemberantasan kawasan yang sarat prostitusinnya. Yayat menyatakan semua sepakat bila negara harus memerangi prostitusi di suatu kawasan.
"Tapi yang harus dihitung adalah besaran kehilangan investasi masyarakat yang ada di Kalijodo," ungkap Yayat. [riman]
- Bagi Ahok mungkin bentrok antara aparat dan rakyat biarkan saja toh bukan bangsanya, tapi sesama pribumi ?