Jokowi tidak konstisten dalam pernyataan terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rakyat akan melihat Jokowi itu tidak konsisten atau orang jawa mengistilahkan mencla-mencle. Jokowi pernah menyatakan dukungan terhadap revisi UU KPK untuk memperkuat, tapi jubir istana Johan Budi mengatakan Jokowi tolak Revisi UU KPK, ungkap pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Selasa (22/2).
Menurut Muslim, penundaan Jokowi terhadap revisi UU KPK bisa menjadi bumerang terhadap mantan Wali Kota Solo ini.
Ini bumerang bagi Jokowi yang katanya terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Janji Jokowi dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan, ungkap Muslim.
Muslim mengatakan, Jokowi yang menunda revisi UU KPK karena mendapat tekanan dari PDIP terutama Ketua Umumnya PDIP. Kalau ditunda menjadi bukti Jokowi itu boneka. Yang selama ini dinyatakan sebagai Presiden yang berani omong kosong, ungkap Muslim.
Selain itu, Muslim juga menduga Jokowi sendiri punya kepentingan untuk melemahkan KPK terlebih lagi saat ini proyek kereta cepat sedang mendapat sorotan.
Jokowi itu khawatir kalau KPK tidak dilemahkan bisa terseret kasus kereta cepat. Lihat saja wawancara di Tvone oleh Karni Ilyas. Jokowi sendiri yang ngotot untuk proyek kereta cepat.
Di sisi lain, Metro Tv sebagai media partner Jokowi menyoroti dengan tajam proyek ini, pungkas Muslim.
