Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menerima pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 2 miliar dolar AS pertahun.
Kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, alokasi dana tersebut akan berlangsung selama lima tahun berturut-turut sehingga berjumlah total 10 miliar dolar AS.
Sofyan Djalil menjelaskan pemerintah berencana memanfaatkan seluruh total dana tersebut serta memberikannya kepada sejumlah BUMN.
Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao memastikan pinjaman bagi Indonesia senilai 10 miliar dolar AS hingga lima tahun mendatang, atau dua miliar dolar AS per tahun, untuk pembangunan infrastruktur.
Nakao dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan peningkatan pendanaan ADB bagi Indonesia akan mendukung prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial.
Dukungan ADB yang diberikan pada tahun 2016 itu akan dimanfaatkan untuk pembiayaan layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir.
Pada 2015, ADB telah memberikan dukungan senilai 1,67 miliar dolar AS yang dimanfaatkan untuk pinjaman program pengembangan pasar dan inklusi keuangan 400 juta dolar AS serta pinjaman program pengembangan sektor energi 400 juta dolar AS.
Selain itu, dukungan pembiayaan tersebut juga dimanfaatkan sebagai pinjaman untuk peningkatan dukungan jaringan transmisi dan distribusi listrik di kawasan Sumatera sebesar 600 juta dolar AS.
Hingga saat ini, ADB secara aktif mendorong pemanfaatan pinjaman berbasis kebijakan dan berbasis hasil, sehingga setiap pembiayaan proyek akan dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai, bukan dari biaya proyek yang telah dibelanjakan.
Dalam kesempatan yang sama, Nakao seusai bertemu Presiden Joko Widodo, memuji keberhasilan pemerintah dalam mengelola perekonomian, yang ditandai dengan inflasi rendah serta defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan yang menurun.
"Ditengah gejolak keuangan dunia dan merosotnya harga komoditas, reformasi ekonomi di berbagai bidang di Indonesia telah meningkatkan keyakinan pasar," kata Nakao.
Nakao menambahkan sangat penting bagi Indonesia untuk melanjutkan dan memperkuat momentum reformasi yang akan membantu proses diversifikasi ekonomi dan memungkinkan seluruh penduduk Indonesia menikmati potensi pertumbuhan.
Reformasi penting telah dilakukan pada pengurangan subsidi bahan bakar, peningkatan belanja infrastruktur dan belanja sosial, percepatan pelaksanaan proyek, kemudahan perdagangan dan investasi asing, percepatan izin usaha, perluasan kawasan ekonomi khusus dan pengembangan kawasan pariwisata.
Nakao juga mengucapkan selamat atas pengumuman revisi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI) yang akan membuka peluang investasi asing di 35 sektor baru dan membuka peluang kepemilikan lebih luas di beberapa sektor.
Ia ikut menyambut baik berbagai inisiatif kemudahan pembiayaan infrastruktur termasuk PMN untuk BUMN serta jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
Menurut Nakao, peran BUMN penting dalam pembangunan infrastruktur desa yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan serta pemenuhan kebutuhan listrik 35 GigaWatt.
Secara keseluruhan, ADB menegaskan komitmen untuk membantu meningkatkan mutu dan kemudahan akses pendidikan yang krusial untuk meningkatkan produktifitas dan mengurangi ketimpangan dengan pinjaman berbasis kebijakan. [ts]