Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan ada mantan menteri asal PKS yang menginginkan dirinya mundur dari jabatannya saat ini, karena kalau tidak maka yang bersangkutan akan menjadi sasaran kasus hukum.
“Saya dengar isu mantan menteri ditekan-tekan kalau saya tidak diturunkan maka yang bersangkutan akan kena sasaran karena pernah menjabat dan ada kasusnya,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Fahri enggan menyebut siapa menteri tersebut namun yang bersangkutan akhirnya melakukan tindakan untuk melengserkan dirinya dari kursi Wakil Ketua DPR.
Dia mempertanyakan mengapa dirinya diperlakukan seperti itu, yaitu dijadikan sebagai posisi tawar bagi mantan menteri itu untuk selamat dari jerat hukum.
“Saya bertanya mengapa dibeginikan, yang jelas di luar sana ada otoritasnya,” katanya.
Dia berharap orang tersebut kembali kepada sistem dan mekanisme di internal PKS serta tidak perlu membuat penggalangan opini.
Menurut dia, internal PKS yang mengatur adalah aturan bukan orang perorang sehingga siapapun yang memimpin akan tetap berjalan karena melaksanakan aturan.
“Di PKS tidak ada feodalisme dan senioritas. Siapa yang benar dan hafalan Alquran paling banyak maka dia bisa menjadi imam (pemimpin),” ujarnya.
Sementara itu Fahri mengomentari terkait pernyataan anggota Majelis Pertimbangan Partai PKS Tifatul Sembiring yang meminta Fahri jangan melawan partai. Menurut dia, dirinya tidak melawan partai namun ingin memperjelas permasalahan agar selesai.
“Tifatul jangan menggunakan terminologi feodal misalnya kata-kata jangan melawan partai atau mengatakan saya masih muda,” ujarnya.
Menurut dia, bahasa kekuasaan seperti itu membuat anak-anak muda di PKS menjadi kesal karena tradisi partainya tidak dibangun atas dasar feodalisme dan senioritas. [ant]
- Rezim Jokowi kalau nakutin pesaingnya ibarat orang tua menakuti anak balitanya dengan cambuk jika selalu ribut tidak mau diam...