Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Beni Pramula menilai Ahok anteknya rezim Jokowi ini telah merendahkan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pasalnya, TNI yang seharusnya bertugas menjaga dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan bangsa justru disuruh-suruh cetak sawah, awasi harga pangan, urus kisruh sampah, urus penggusuran PSK hingga disuruh masuk dan bersihkan gorong-gorong.
Hal tersebut mengundang kritik keras dari Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula. Menurut Beni, cara-cara Jokowi memperlakukan TNI seperti itu merupakan tindakan pengkerdilan dan tanparan bagi TNI.
“Saya sangat Bangga dan mengagumi TNI Nasionalisme dan Patriotismenya sangat teruji untuk mempertahankann kedaulatan Bangsa ini. Mereka adalah patriot sejati yang terlatih secara khusus dan dididik dengan keras, berjibaku dalam dunia militer untuk menjaga kedaulatan bangsa ini dari ancaman pihak luar yang akan merongrongi kedaulatan NKRI, kapan saat pun siap bertempur di medan perang dengan taruhan nyawa sekalipun.
Di situlah saya dan kita semua mestinya menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap abdi negara ini. Namun Ahok anteknya rezim Jokowi seakan telah merendahkan peran TNI yang seyogyanya ditugaskan untuk fungsi semestinya bukan justru malah dihadap-hadapkan dan dibenturkan untuk menggusur rakyat sendiri. Iya, mungkin telah melalui sebuah prosedur yang benar.
Namun penyebab menjamurnya PSK adalah juga karena lapangan pekerjaan yang minim tersedia bukti bahwa perintah lalai menjamin dan mempersiapkan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat. Kalaupun untuk penertiban sebuah kawasan seperti kalijodo berlebihan mengerahkan TNI untuk menggusur warga di sana, itu malah terkesan tidak manusiawi.
Aparatur negara lainnya semisal satpol PP sudah cukup bertugas di sana. Ini menurut saya rezim keblinger merendahkan peran TNI. Tentara kok diauruh urus gorong-gorong dan usir PSK”. Begitu kata Beni.
“Sangat jelas sekali dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu; pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.
Tapi kok aneh, di era rezim Jokowi ini TNI disuruh-suruh cetak swah, awasi harga pangan, urus kisruh sampah, urus penggususran PSK, sampai-sampai disuruh masuk dan bersihkan gorong-gorong. Ini merupakan sikap pengkerdilan, dan sekaligus tanparan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI)”. Tegas Beni Pramula pada kabarpergerakan.com, Sabtu (05/03/2016).
Beni tidak mempermasalahkan jika dalam keadaan genting dan darurat bisa saja TNI digunakan, tapi kalau sudah disalahgunakan seperti di atas menurut Beni jelas-jelas merendahkan dan merupakan tindakan yang tidak patut.
“Iya bisa-bisa saja TNI itu dilibatkan jika memang dalam keadaan genting dan darurat, misalnya seperti ikut membantu kalau bencana atau kecelakaan Pesawat. Tapi kalau disuruh awasi harga pangan, urus kisruh sampah dan masuk gorong-gorong itu jelas memperkerdil peran TNI yang tentu tidak patut dan tidak wajar dilakukan.” Tutur Beni Pramula.
“Rakyat Indonesia sangat hormat dan segan kepada TNI, oleh karenanya kita mendukung penuh TNI untuk terus meningkatkan kemampuannya demi mempertahankan NKRI baik di darat, di laut maupun di udara. Bukan disalahgunakan justru melecehkan TNI itu sendiri, makanya saya minta TNI jangan mau dipermainkan oleh rezim Pemerintaham Ahok yang merupakan anteknya Jokowi hari ini. TNI jangan diam”. Tegas Beni.
Sekedar diketahui setelah TNI dilibatkan dalam cetak sawah, awasi harga pangan, urus kisruh sampah, urus penggusuran PSK dan baru-baru ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan untuk mengecek dan membersihkan saluran air dalam gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Utara, depan Istana Negara. (ar)