Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk impor garam industri telah disetujui oleh Presiden.
"Sudah diteken PP-nya oleh Presiden," kata Darmin saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (16/3/2018).
Darmin memastikan melalui penerbitan PP tersebut maka pemenuhan garam untuk industri dengan impor tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.
Dengan demikian, kebutuhan alokasi garam industri untuk bahan baku maupun bahan penolong industri tertentu akan diputuskan langsung melalui Kementerian Perindustrian.
"Rekomendasi impor garam industri, kewenangan di Kementerian Perindustrian," kata Darmin.
Ia mengakui pencabutan rekomendasi Kementerian Perikanan dan Kelautan tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Namun tujuan dari penerbitan PP ini adalah untuk memenuhi permintaan dari industri yang mulai menahan produksi karena mengalami kelangkaan pasokan garam industri impor.
"Karena (koordinasi) tidak jalan," tambah Darmin mengenai alasan pencabutan rekomendasi Kementerian Perikanan dan Kelautan tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan PP ini diperlukan karena adanya permintaan industri yang mendesak atas kebutuhan garam untuk produksi.
"Ini urgensinya kritis, makanya kita duduk duluan, agar industrinya tidak mati," katanya.
Menurut dia, penerbitan PP ini juga sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang menjamin adanya ketersediaan bahan baku untuk keberlangsungan produksi.
Sebelumnya, Kementerian Perikanan dan Kelautan mengeluarkan rekomendasi impor garam industri hanya sebanyak 1,8 juta ton, padahal kebutuhan untuk industri mencapai 3,7 juta ton.
Pemerintah kemudian mengeluarkan rekomendasi impor garam industri sebanyak 2,37 juta ton yang dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan 21 perusahaan.
Namun, jumlah impor garam tersebut belum memadai, sehingga pemerintah mengeluarkan PP agar kebutuhan garam industri bisa dipenuhi segera melalui impor.
Gara-gara Impor, Harga Garam anjlok
Kebijakan impor garam industri yang dilakukan oleh pemerintah berimbas buruk terhadap harga garam rakyat. Salah satunya harga garam rakyat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, anjlok dari Rp 2.700 menjadi Rp 2 ribu per kilogram.
Petani garam di wilayah tersebut menegaskan, turunnya harga tersebut dipicu oleh tindakan pemerintah membuka kran impor garam industri.
"Tak hanya harganya yang turun. Sejak beberapa hari belakangan ini, tidak ada lagi pengusaha yang membeli garam rakyat," kata Ketua Aliansi Masyarakat Garam (AMG) Sumenep, Ubaidillah di Sumenep, Jumat (9/2/2018).
Ubaidillah bersama belasan petani garam rakyat di Sumenep mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka mengeluhkan adanya impor garam industri pada tahun ini.
Para petani garam rakyat tersebut ingin anggota DPRD Sumenep ikut menolak kebijakan Pemerintah yang mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Alasannya, kebijakan tersebut akan membuat garam rakyat yang diproduksi petani pada 2017 tidak akan terjual.
"Setiap ada impor garam, meskipun itu garam industri, pasti berdampak terhadap garam rakyat. Kalau pun terjual, harga garam rakyat pasti anjlok," kata Obed, sapaan Ubaidillah. (yn/ant)