Suratmi mendatangi kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengadukan ketidakadilan yang diterima suaminya, Selasa (29/3/2016). Bersama beberapa anggota keluarga, Suratmi tiba di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro Yogyakarta sekitar pukul 09.20 WIB. Mereka diterima Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqodas.
"Saat itu saya di Jakarta untuk menjenguk suami, tapi di hotel Ibu Ayu dan Ibu Lastri datangi saya lalu memberikan uang dua gepok. Mereka bilang satu buat pemakaman dan satu buat jajan anak, saya kaget dan baru tahu kalau suami saya meninggal," ungkapnya. [krjogja]
“Harusnya NU membela korban kebiadaban Densus 88 sebagaimana dilakukan Muhammadiyah,” ungkap pemikir Islam, Muhammad Ibnu Masduki, Rabu (30/3).
Ibnu Masduki menduga NU tidak melakukan pembelaan korban Densus 88 karena telah mendapatkan proyek deradikalisasi dari kepolisian maupun BNPT.
“Kalau Muhammadiyah jelas menolak deradikalisasi sebagaimana diungkapkan Ketua Umumnya Haedar Nashir,” ungkapnya.
Kata Ibnu Masduki, Muhammadiyah itu punya aset yang sangat besar dan tidak terpengaruh proyek-proyek tidak jelas seperti deradikalisasi yang justru merugikan umat Islam.
“Muhammadiyah punya ratusan sekolah, universitas bahkan Rumah Sakit. Itu asetnya triliunan. Makanya tidak terpengaruh proyek recehan deradikalisasi,” papar Ibnu Masduki.
Ibnu Masduki berharap NU-Muhammadiyah bisa bersinergi dalam pembelaan terhadap korban kebiadaban Densus 88. “Kalau NU dan Muhammadiyah sinergi sangat bagus,” pungkas Ibnu Masduki.
Muhammadiyah menyatakan akan memberikan advokasi terhadap orang-orang yang menjadi korban kebiadaban Densus 88.
Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini memberikan pembelaan terhadap keluarga Sriyono dimana ustadz yang tinggal di Klaten ini meninggal dunia akibat kelakuan Densus 88.
PP Muhammadiyah sejak dini mengawal kasus ini dan telah menyatakan siap untuk membantu melakukan advokasi.
Untuk langkah awal, Tim Dokter Muhammadiyah atas izin dari keluarga akan melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono yang akan didampingi Komisioner Komnas HAM Manager Nasution dan juga tim lembaga hukum, Rabu (30/3). [sn]
