KPK belum menemukan adanya niat jahat pejabat negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
“Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur, tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/3).
Menurut Alex, meski Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, KPK tetap perlu membuktikan apakah ada niat jahat seseorang dalam kasus tersebut.
Hal serupa juga dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief. Menurut dia, yang paling penting untuk menaikan suatu kasus menjadi penyidikan adalah adanya niat jahat dari pelaku.
”Kalau menetapkan sebagai tersangka, saya harus tahu kamu itu berniat merusak, mengambil keuntungan atau merugikan negara,” kata Syarief.
KPK telah membohongi publik dengan mengatakan, tidak ada niat jahat dalam kasus RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok.
“KPK itu lembaga penegak hukum, berbicara fakta hukum, bukan niat. Yang tahu niat itu pelakunya. Ini KPK ngibulin rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Rabu (30/3).
Kata Muslim, kasus RS Sumber Waras ini sangat kuat dugaan adanya intervensi pihak istana. “Sangat tidak masuk akal, data BPK yang mengatakan kasus RS Sumber Waras dimentahkan begitu saja oleh KPK tanpa ada orang kuat di belakangnya,” ungkap Muslim.
Muslim mengatakan, sikap KPK yang tidak menganggap kasus RS Sumber Waras sebagai pelanggaran hukum menjadikan lembaga antirasuah itu tidak dipercaya rakyat. “Rakyat makin tidak percaya kepada KPK. Harusnya KPK bisa mengembalikan kepercayaan rakyat,” papar Muslim. [sn]
