Banyak yang tak menyangka bahwa salah satu menteri dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini justru menyengsarakan rakyatnya.
Tak hanya menekan pribumi akan tetapi juga dinilai berbau asing, Presiden Joko Widodo harus segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.
Bertambahnya angka kemiskinan itu juga akibat kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal peraturan menteri, moratorium kapal, pelarangan transhipment, pencabutan BBM Subsidi Nelayan, pelarangan alat tangkap jenis pukat hela dan tarik, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini (13/4/20160)
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga banyak dipengaruhi oleh pihak asing yang terindikasi antara lain dengan banyak pengaruh lembaga internasional seperti wacana pencabutan subsidi.
"Pencabutan subsidi BBM untuk kapal 30 GT (gross tonnage) ke atas dan rencana menghapus pasal-pasal yang mengatur masalah subsidi dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Saya melihat bahwa kebijakan KKP saat ini banyak dipengaruhi asing," kata Ono Surono di Jakarta, Rabu.
Menurut politisi PDIP itu, pengaruh asing itu juga dilihat dari pengaruh lembaga FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) yang selalu mengampanyekan perikanan berkelanjutan dengan tujuan mengurangi hasil tangkapan ikan dengan dalih penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan praktik perikanan secara ilegal. Selain itu, ujar dia, WTO (Organisasi Perdagangan Sedunia) selalu kampanye pelarangan subsidi pada sektor perikanan, serta kampanye negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan konsep pembentukan tim seperti satuan tugas anti penangkapan ikan ilegal.
Padahal setahun sebelumnya (20/1/2015), Ono Surono juga sudah angkat bicara soal kebijakan Menteri Susi yang menyengsarakan rakyat perikanan, "Menurut data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat kurang lebih 8 Juta nelayan miskin atau 25.14% dari total penduduk miskin di Indonesia,” ujarnya.
Lanjut politisi PDIP ini, dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, banyak kapal asing dan eks asing tidak beroperasi sehingga nelayan ABK menganggur. Tak hanya itu, estimasi pengangguran dari kebijakan ini berkisar diangka 25-80 Ribu orang yang berasal dari 1.200-4.000 kapal yang terkena moratorium." [vi]