Memaksakan pengampunan pajak (tax amnesty) masuk dalam APBN-P 2016 merupakan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk menutupi kegagalannya mengatasi defisit anggaran negara.
Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman kepada redaksi, Selasa (21/6).
Defisit anggaran saat ini sudah mencapat 2,48 persen, sementara dalam UU Keuangan Negara, defisit anggaran sudah ditentukan tidak boleh melampaui 3 persen, jika pemerintah gagal mengatasi defisit anggaran maka sudah dapat dipastikan posisi Jokowi akan terancam.
"Tips instan yang ditawarkan pemerintah melalui tax amnesty dengan target pemasukan ke kas negara hingga mencapai Rp 165 triliun sangat tidak logis.
Tax amnesty yang sudah coba diberlakukan oleh para pendahulu Jokowi sudah terbukti gagal, jadi tidak ada jaminan pasti program tax amnesty yang akan dilakukan pemerintah kali ini juga akan berhasil," jelas Jajat.
Menurut dia, sebagai kepala pemerintahan seharusnya Jokowi bisa memberikan terobosan-terobosan baru untuk mendobrak pemasukan kas negara, bukan menduplikat cara-cara yang sudah terbukti gagal.
"Jika keadaannya seperti ini terus saya kira prediksi pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bertahan lima tahun akan segera terbukti, karena jika anggaran defisit anggaran melampaui 3 persen membuka peluang dari DPR untuk melakukan impeachment kepada Jokowi terbuka lebar," jelas Jajat.
"Sikap pemerintah yang ngotot ingin segera memberlakukan tax amnesty patut dipertanyakan. Apakah pemerintah sudah mempunyai daftar target orang atau badan yang dianggap akan memuluskan program tax amnesty, jika benar demikian seharusnya dengan UU Pajak saja pemerintah sudah bisa mendobrak pemasukan kas negara, karena dalam UU Pajak ada sanksi denda dan pidana yang seharusnya bisa digunakan secara maksimal." (sam)