Calon Gubernur DKI Jakarta Ahok mengungkapkan alasanya lebih memilih jalur independen ketimbang melalui partai politik (parpol) untuk bertarung di pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
Hal ini dikarenakan, Ahok menyebut butuh uang Rp 26 miliar hanya untuk memulai kampanye dalam rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp 100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira justru merasa aneh, dari mana Ahok bisa menyimpulkan harus membayar mahar sebesar itu. Lantas Andreas menuding Partai NasDem sebagai pendukung Ahok telah menerima Rp 100 milyar.
"Coba cek ke partai yang sekarang sudah usung Pak Ahok. Kalau Pak Ahok berani omong gini jangan-jangan dia sudah bayar Rp 100 miliar ke sana (Partai NasDem) Coba tanya NasDem, jangan-jangan sudah terima Rp 100 miliar," kata Andreas saat dihubungi, Jumat (11/03/2016).
Menurut Andreas, saat mengusung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI sebelumnya, justru PDIP yang keluar banyak dana. Dia menjelaskan, saat itu tak ada mahar politik.
"Mana mau dia bayar Rp 100 miliar. Kita yang keluarin duit dari kampung ke kampung. Kita justru keluar duit," tandasnya. (rm)
Baca juga : Benarkah pilkada melalui DPRD merugikan rakyat ?