Pemerintahan Joko Widodo tidak akan mengambil sikap tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diakui telah melanggar berbagai peraturan dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta.
Sebabnya sederhana, yakni karena Ahok hanya melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dengan demikian Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli pun tidak akan bertindak lebih jauh setelah menyatakan pembatalan pembangunan pulau G.
Begitu penilaian pakar pemerintahan Prof. Ryaas Rasyid yang disampaikan dalam perbincangan dengan redaksi.
Menurut Prof. Rasyid, kasus reklamasi tersebut merupakan bagian dari skenario manipulasi dan korupsi yang sistematik yang dibangun saat duet Jokowi-Ahok memimpin Jakarta. Selain kasus reklamasi, yang termasuk dalam skenario ini adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat.
"Kalau dipahami seperti ini akan jelas mengapa istana dan pemerintah tidak menegur Ahok. Mengharap Presiden Jokowi menegur Ahok adalah sebuah ilusi. Meminta RR untuk beri sanksi ke Ahok adalah mustahil," ujar mantan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kemendagri yang juga pernah menjadi Menteri Otonomi Daerah itu.
"Tim RR tidak akan menerbitkan rekomendasi apa pun terhadap Ahok sebagai pihak yang menandatangani izin reklamasi," sambungnya.
Dia mengajukan pertanyaan kepada Rizal Ramli: mengapa kebijakan reklamasi dihentikan dengan setumpuk bukti kesalahan, namun otoritas pemberi ijin tidak dapat sanksi.
"Jadi sia-sialah diskusi tentang peran yang diharapkan dari istana atau jajaran pemerintah nasional untuk menyelesaikan secara tuntas kasus reklamasi. Apalagi kasus RS Sumber Waras," demikian Prof. Ryaas Rasyid. (dem)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama alias Ahok, tidak pernah lepas dari kontroversi dan skandal keuangan Pemprov DKI Jakarta, bahkan sejak ia masih menjabat Wakil Gubernur mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Lembaga Informasi Data, Zaenal Muttaqin, menyatakan, di awal masa kepemimpinannya dengan Jokowi saja sudah terjadi skandal pembelian moda transportasi Transjakarta yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,5 triliun. Pada kasus ini hanya Kadis Perhubungan yang menjadi "korban".
Skandal lain yang ikut "melambungkan" nama Ahok adalah pembelian lahan Sumber Waras. Masalahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah Agus Raharjo CS tidak mau menindaklanjuti audit investigasi Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Tak hanya itu, Ahok pun terjerat skandal reklamasi pantai utara Jakarta. Kasus ini makin meriah dengan tertangkapnya anggota DPRD, Muhammad Sanusi, dan bos perusahaan properti. Perkara ini kemudian menyeret lingkaran dekat Ahok dalam pusaran dugaan korupsi.
Belum selesai dengan Sumber Waras dan reklamasi, kini muncul kembali kasus dugaan pembelian lahan milik sendiri oleh Pemprov DKI disertai dugaan keterlibatan Ahok lewat disposisinya.
"Apa yang terjadi dalam empat kasus besar tersebut mengindikasikan bahwa Ahok telah gagal menjadi pemimpin yang bersih dan jauh dari skandal," tegas Zaenal.
Menurutnya, di negara-negara yang maju seperti Jepang dan Korea Selatan, pejabat yang tersangkut kasus seperti Ahok akan mengundurkan diri atau bahkan bunuh diri.
"Seharusnya Ahok sudah layak untuk bunuh diri atau terjun ke jurang.
Malu dan mundur tampaknya belum cukup untuk menutupi mega skandal tersebut," demikian Zainal. (ald)