Tim sukses (Timses) pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diisi sejumlah pejabat dan komisaris BUMN. Konon, langkah Ahok itu pun diduga kuat atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini yang diutarakan Koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu.
"Ahok ini sudah dilanda kegalauan hebat karena takut kalah. Dan atas sepengetahuan Jokowi dan Luhut, Ahok kemudian memasukkan nama-nama pejabat publik dan komisaris BUMN. Karena mereka sudah sukses memenangkan Jokowi jadi Presiden," kata Tom saat dihubungi, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Tom memprediksi Ahok tidak akan mengganti orang-orang yang sudah masuk dalam timsesnya, meski hal tersebut melanggar PP 18/2013 Jo. PP 29/2014 tentang Perubahan Atas PP 18/2013, serta Surat Edaran Nomor: SE 07 /MBU/1 0/20 15 tentang ketentuan pencalonan pejabat dan karyawan BUMN sebagai calon kepala daerah.
"Ahok ini sudah terbiasa menabrak aturan. Jokowi juga sepertinya juga akan melakukan pembiaran, meski masuknya nama-nama itu melanggar aturan," cetus Tom.
Pejabat publik dan komisaris yang menjadi pendukung Ahok, berdasarkan pemberitaan yang beredar, yakni Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Komisaris PT Danareksa Kartika Rini Djoemadi, dan Komisaris PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Taufan Hunneman.
Nusron didaulat menjadi ketua tim pemenangan Ahok. Kartika Djoemadi sebagai komandan Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev) sudah dengan tegas menyatakan mendukung Ahok.
Sementara Taufan Hunneman mengakui dirinya mendukung duet Ahok-Djarot untuk dilanjutkan dengan alasan berkinerja baik. (yn)