Sindir Jokowi, Effendi Simbolon Minta Juga Dibuatkan Kartu Indonesia Kaya
Sejumlah pihak menanggapi beragam soal program pemerintahan Joko Widodo yang meluncurkan tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KIS, KIP, dan KKS). Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, menilai, soal kartu itu dapat menyelesaikan masalah substansi kesejahteraan masyarakat atau tidak pun masih diragukan.
Menurut dia, untuk penanganan rakyat miskin dan belum mampu, perlu ada KIS, KIP, dan hal yang similar dengan kartu-kartu itu. Dengan nada menyindir, Effendi bahkan meminta Jokowi membuat kartu lain.
"Bahkan, bikin juga dong kartu Indonesia kaya (untuk orang kaya), kartu Indonesia senang, kartu Indonesia galau," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Rabu (5/11/2014). (kompas)
Rezim pemerintahan jokowi juga sering disebut sebagai rezim raja hutang.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menggunakan dana pinjaman utang dari Asia Development Bank (ADB). Menurut dia, pinjaman utang tersebut harus bisa digunakan untuk meningkatkan produktifitas.
"Sebenarnya utang itu bukan hal haram, utang itu boleh dengan catatan utang itu untuk produktif. Yang jadi persoalan dari rezim Pak Jokowi atau sebelumnya tidak ada perbedaan, dimana utang meningkat tapi produktifitas nasional menurun," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu (14/2). (merdeka)
Target swasembada pangan yang digadang-gadang bakal tercapai pada 2017 oleh pemerintah era Joko Widodo dinilai tidak realistis. Nasib target ini diperkirakan tak akan jauh berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beberapa kali gagal menargetkan swasembada pangan.
Ambisi swasembada pangan terancam gagal karena pemerintah hanya memperhatikan infrastruktur. Salah satunya melalui paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid IV tanpa memperhatikan sumber daya manusia (SDM)-nya secara serius.
Padahal regenerasi SDM yaitu petani yang menjadi faktor penentu berhasil tidaknya program swasembada pangan tak tersentuh sama sekali. "Faktanya, profesi petani saat ini kurang diminati oleh generasi muda. Generasi muda saat ini lebih tertarik bekerja di bidang industri daripada bidang pertanian," ujar peneliti Merapi Cultural Institute (MCI) Agustinus Sucipto, Ahad (14/5).
Gejala ini salah satunya bisa dilihat dari banyaknya generasi petani yang lebih memilih meninggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia/wanita (TKI/TKW). Selain itu, banyak anak petani usia produktif lebih memilih hijrah ke kota menjadi buruh pabrik (industri).
Dalam budaya kita, kata dia, petani dianggap sebagai profesi kelas dua atau bahkan menjadi pilihan terakhir. "Profesi petani indentik dengan pekerjaan kasar, kotor dan menjadi masyarakat kelas rendah atau sudra," kata Agustinus.
Dalam masyarakat Indonesia, ada stigma bahwa petani adalah pekerjaan yang tidak memiliki prospek ekonomi cerah. Di banyak keluarga petani pun, orang tua berharap anak-anaknya menjadi, guru, polisi, tentara, dokter, pilot dan bidang kerja lain yang nonpertanian.
Tak jarang, banyak petani yang rela menjual sawah untuk biaya pendidikan anak-anak mereka agar tidak menjadi petani. Bahkan, ada yang menjual sawah sebagai uang pelicin agar anak mereka bisa bekerja di sektor lain yang menurut mereka lebih terhormat.
"Profesi petani menjadi pilihan terakhir ketika mereka tidak memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan," ujar pria yang kini konsen pada kajian masifnya pergeseran budaya agraris ke industri di Indonesia. (republika)
BI: Total Utang Luar Negeri RI Rp 4.376 Triliun per Juli 2015
Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah utang luar negeri yang ditarik swasta dan pemerintah pada Juli 2015 sebesar US$ 303,7 miliar atau mencapai Rp 4.376,3 triliun (cnn)
Sri Mulyani : RAPBN 2017 sangat tidak sehat, Kita berutang hanya untuk bayar bunga Utang
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui kondisi Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tidak sehat. Ini karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun.
Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.
Silahkan baca juga
Jokowi: "Duitnya ada, yang penting mau kerja", Sri Mulyani: "Duit gak ada"
"Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran interest rate. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang" kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/8/2016). (detik)
Bersambung...