Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut, rencana aksi 2 Desember nanti menyimpan agenda tersembunyi. Bukan lagi soal tuntutan proses hukum Ahok, melainkan sudah bernuansa politik.
"Kalau proses hukum Ahok sudah jelas, polisi sedang memproses dan secepatnya akan dilimpahkan ke kejaksaan," katanya seusai menghadiri dialog kebangsaan di Surabaya, Sabtu (19/11/2016).
Aksi 2 Desember nanti, kata Tito, sangat kental bermuatan politis. Polisi tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika sampai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
"Apalagi jika sampai mengarah kepada tindakan makar, kami akan tindak tegas," ucap Tito.
Seperti diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.
Panglima Lapangan GNPF MUI yang juga juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga kini belum ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. (lb)
Ringkasan berita :
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan, menegaskan tidak akan mengizinkan unjuk rasa dilakukan di sepanjang jalan protokol
GNMF MUI menuntut Ahok agar segera ditahan, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama oleh Badan Reserse Kriminal Polri.
"Karena Ahok tak ditahan sampai sekarang, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen, untuk gelar Aksi Bela Islam III, Jumat 2 Desember 2016," kata Ketua Dewan Pembina GNPF MUI, Habib Rizieq, di AQL Islamic Center, Jalan Tebet Utara I nomor 40, Jakarta Selatan, Jumat, 18 November 2016.
Rencananya, aksi dari sejumlah elemen masyarakat itu akan menggelar Salat Jumat akbar dan doa bersama di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan MH Thamrin pada 2 Desember mendatang. Acara sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
"Aksinya gelar ibadah, gelar sajadah. Jadi ini aksi superdamai. Siapa pun harus komitmen, jaga kedamaian. Dan kedua, tetap berjalan di dalam koridor konstitusi," tegas Rizieq.
Tapi, pihak kepolisian memastikan akan melarang Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember 2016 mendatang digelar di sepanjang jalan protokol Ibukota. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan, menegaskan, pihaknya tidak akan mengizinkan jika unjuk rasa dilakukan di sepanjang jalan protokol tersebut.
"Kita tentu akan melarang untuk tidak turun karena ada Undang Undang yang mengatur. UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Jalan raya untuk kepentingan umum. Ini untuk kepentingan masyarakat banyak, jadi kalau di jalan raya tentu tidak boleh," kata Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 19 November 2016.
Namun, ia mempersilahkan jika unjuk rasa dilakukan ditempat yang memang sudah diatur dalam Undang Undang.
"Demo boleh tapi kalau di jalan raya banyak yang bekerja, beraktivitas, ada yang sakit, kan ada tempat yang lain itu dipersilakan. Tapi kalau jalan raya sepanjang itu kan banyak yang diganggu dan kepentingan umum," ujar mantan Kapolda Jawa Barat tersebut. (fokus.news.viva)
Jangan lupa baca juga :