Dalam budaya Cina, tipu menipu merupakan refleksi kecerdasan si penipu

Dalam budaya Cina, tipu menipu merupakan refleksi kecerdasan si penipu

Budaya Cina beda dengan budaya Indonesia, budaya Cina lebih memuja dan mengejar kekayaan dengan segala cara.


Masyarakat keturunan Cina selalu memiliki ikatan yang kuat dgn tanah leluhurnya. Rasa nasionalisme mereka terhadap Negara Indonesia diragukan. Tidak mau berasimilasi akulturasi dengan pribumi. Hidup Ekslusif dengan membentuk cluster-cluster.

Budaya Cina juga beda dengan budaya Indonesia pada umumnya dimana budaya cina lebih memuja dan mengejar kekayaan dengan segala cara.

Tipu menipu adalah hal yang biasa dalam budaya cina. Merupakan refleksi kecerdasan yg lebih unggul dari si penipu dibanding si korban tipu. Dalam budaya cina, jika seseorang tertipu, dia tak akan mau cerita/lapor. Itu adalah aib. Si korban tipu tak akan berani bertemu si penipu.

Dalam budaya Cina bisnis atau dagang diibaratkan seperti perang. Semua harus ditaklukan. Menjadi kaya dengan segala cara itu dihalalkan dalam budaya Cina. Menjadi kaya itu adalah mulia. Makin kaya didunia, makin mulia diakhirat.

Dalam budaya cina main judi itu bagian dari ritual buang sial. Tdk dilarang, malah dianjurkan. Judi adalah budaya dlm komunitas Cina. Berjudi itu sarana pembuang sial sekaligus untuk mengetahui peruntungan / nasib di saat itu. Lagi hoki atau tidak.

Warga cina di seluruh dunia selalu merasa punya kaitan dgn asal muasal leluhurnya di tingkok sana dan diakomodir dgn ius sanguinis RRC, Sangat jarang ditemukan contoh akulturasi dan asimilasi kaum etnis cina di seluruh negara di dunia. Selalu memisahkan diri.

Itulah sebab di seluruh dunia di luar RRC dan taiwan selalu ada China Town. Lengkap dengan budaya dan tradisi Cina aslinya. Pencabutan Inpres No.14 tahun 1967 sebenarnya belum saatnya. Kaum etnis Cina Indonesia belum menyatu sebagai bangsa Indonesi.

Pencabutan inpres menimbulkan kerawanan dalam keamanan negara. Pemerintah sulit mengkontrol gerakan etnis Cina terutama yang bahayakan negara. Saat ini TIDAK ADA negara di dunia yang lebih LIBERAL dibandingkan Indonesia dalam mengatur keberadaan warga negara etnis Cina.

Liberalisme dalam pengaturan WNI etnis Cina ini sangat berbahaya. Melemahkan ketahanan nasional, ekonomi, politik dan ideologi bangsa. Coba perhatikan saja bagaimana konglomerat2 etnis cina di Indonesia, hampir semua merasa bahwa Indonesia BUKAN negara mereka. Disini hanya cari uang.

Mereka investasi, simpan, bawa keluar uang yang mereka peroleh dari negara ini. Apakah itu dapat disebut nasionalis sejati ? Lihat saja konglomerat-konglomerat etnis Cina apakah sudah menerapkan kebijakan non diskriminasi di konglomerasinya ? Belum. Kalau ada hanya 1-2, janganlah kita sebagai bangsa mau saja diperdaya oleh opini-opini yang menipu dan menghancurkan.

Lihatlah sekililing kita, sejauh mata memandang, lihat hegemoni ekonomi yang dikuasai etnis cina yg terjadi karena kesalahan fatal kebijakan. Lihatlah Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini ditinjau dari distribusi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini.

Pada tahun 1960an Malaysia ketimpangan distribusi kekayaan dan kesejahteraan karena didominasi oleh golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang. Sedangkan kaum pribumi hanya menjadi WN kelas bawah yang umumnya adalah pegawai negeri, karyawan swasta rendahan dan petani/nelayan.

Tionghoa Malaysia menguasai sebagian besar ekonomi dan sumber-sumber produksi, jaringan distribusi dan sektor perbankan nasional. Persis seperti RI sekarang. Namun, Jika dinilai dari jumlah penduduk, penguasaan ekonomi oleh Tionghoa, hegemoni ekonomi Tionghoa RI saat ini jauh lebih mengerikan. Dominasi ekonomi etnis cina RI dibandingkan dengan dominasi Tionghoa di Malaysia era 1960an, jauh lebih besar di RI. Cukup ? Tidak !

Dominasi ekonomi etnis Cina Malaysia tidak disertai dengan dominasi politik dan hukum. Sedangkan di RI dominasi etnis Cina pada hukum luar biasa...Karena pejabat2 hukum kita umumnya korup, maka hukum berpihak pada orang2 kaya yaitu mayoritas etnis Cina.

Karena politik kita menerapkan sistem demokrasi liberal yg sangat mahal, politisi kita terpaksa korup atau terima suap/ donasi etnis cina.
Disamping itu hal yang paling utama adalah : politik is all about perception. Persepsi dipengaruhi opini yg dibentuk oleh pemberitaan media.

Sedangkan media di Indonesia pemiliknya mayoritas etnis Cina. Apa akibatnya ? Opini yang terbentuk berpihak pada etnis Cina dan merugikan pribumi.

Kondisi sosial politik hukum ekonomi RI saat ini SUDAH melenceng jauh dari ideologi Pancasila mukadimmah UUD 45 yg menetapkan tujuan negara.
Era Reformasi menghasilkan demokrasi dan ekonomi liberal, free fight competition ! Mustahil pribumi yg tertinggal ratusan tahun bisa bersaing.

Pribumi dibentuk karakternya oleh kolonial Belanda menjadi manusia bermental amtenar, kuli atau pegawai. Sedang tionghoa selama ratusan tahun oleh kolonial dibentuk menjadi komunitas niaga untuk memenuhi kebutuhan pribumi dan mediator Belanda. Plus selama 32 tahun Cina Indonesia diberi konsesi dan priviliges oleh ORBA sebagai mitra khusus di bidang ekonomi.

Berbagai jenis konsesi /priviliges diberikan Orba : hak monopoli, distibusi, sumber produksi, kartel, impor, ekspor, konsesi hutan, kebun dst.

Apakah Indonesia sudah merdeka ketika para mafia Cina dan asing masih berkuasa merampok tanah rakyat pribumi seenak udelnya ?

Apakah kita sudah merdeka ketika pengusaha2 non pribumi menguasai ratusan ribu hektar hutan, tambang, perkebunan dengan mudahnya ?

Apakah Indonesia sudah merdeka ketika Prayogo Pangestu, keluarga Salim, Eka T Widjaja, Sukanto Tanoto dll, dgn mudah kuasai 3-5 juta ha lahan ?

Apakah kita sudah merdeka ketika presiden kita tidak lebih dari boneka konglo Cina dan atau asing ?

Apakah kita sudah merdeka ketika 60% sumber daya kita hanya dikuasai kurang 3% penduduk WNI non pribumi ?

Apakah kita, Indonesia negeri tercinta ini, sudah merdeka ketika hukum bisa diperjualbelikan, dibengkokkan bahkan dipatahkan mafia2 Cina?

Apakah kita sudah merdeka ketika 600 Triliun uang rakyat dirampok konglomerat-konglomerat Cina dan baru lunas kita bayar thn 2032 via APBN ?

*  
Google
Klik untuk buka komentar sesuai akun Anda