Janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menolak reklamasi sepertinya akan berbenturan dengan pemerintah pusat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Puyuono menegaskan, dengan pemerintah ingin mengambil alih proyek reklamasi menunjukan Presiden Jokowi tidak berpihak ke rakyat kecil.
"Jadi masyarakat sudah mengertilah sebenarnya pemerintahan Joko Widodo itu lebih berpihak pada konglomerat yang kebal hukum dibandingkan berpihak pada ribuan Nelayan yang kehilangan mata pencahariannya," ujar Arief kepada JawaPos.com, Jumat (21/4).
Karenanya dengan proyek reklamasi diambil alih oleh pemerintah Arief menduga ada kepentingan besar antara pemerintah dan pihak pengusaha. "Pasti sangat syarat dengan kepentingan swasta," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo agar proyek Giant Garuda Project dan proyek reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.
Presiden Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi.
Mengenai proyek reklamasi yang sudah berjalan, Pramono mengatakan akan dilakukan pembenahan. Pembenahan tersebut, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan singkronisasi dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan yang ada. (cr2/JPG)