Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan anggaran pembangunan infrastruktur selama lima tahun mencapai Rp5.500 triliun. Namun sayangnya, pemerintah sendiri tak mempunyai dana sebanyak itu dan pilihannya akan banyak berhutang.
Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai bahwa pemerintah tidak mempunyai dana lagi untuk membiayai banyak proyek infrastruktur. Sehingga, pemerintah berada pada peringkat keuangan yang sangat buruk.
“Artinya pihak swasta, bank, lembaga keuangan, pemerintah, berhadapan dengan gagal bayar utang. Nantinya, pemerintah pun akan mengemis lagi ke JP Morgan untuk meningkatkan peringkat keuangan (utangnya),” tandas Daeng, di Jakarta, Senin (10/4).
Pasalnya, kondisi pemerintah Jokowi saat ini gagal menaikan peringkat utangnya atau investment grade. Khayalan pemerintah untuk bisa berhutang lebih besar, tidak banyak ada potensi lagi. (hp)