Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia telah menerapkan suatu sistem pembangunan campuran antara neoliberalisme dan “neomaling”.
Pernyataan keras itu dilontarkan pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng (28/04). Menurut Salamuddin, pelaksanaan pembangunan hingga pengelolaannya telah menjadi arena korupsi oligarki penguasa, yang menjadikan Pemerintahan Jokowi sebagai tambang untuk menumpuk kekayaan.
Salamuddin mengingatkan, sepanjang sejarah RI, belum pernah ada pemerintahan yang sekasar ini dalam ‘menjual’ negara. Di depan mata, secara telanjang pemerintah telah menjalankan neoliberalisme secara membabi buta.
“Pemerintah memerintahkan BUMN untuk menjual infrastruktur yang telah dibangun dengan dana APBN. Meskipun hanya memberi contoh jalan tol, namun cakupan infrastruktur secara keseluruhan meliputi infrastruktur transportasi dan non transportasi termasuk bandara, pelabuhan, kilang minyak, kapal, pembangkit listrik dan lainnya, semua diminta dijual ke swasta dan asing,” beber Salamuddin.
Kata Salamuddin, Rezim Jokowi menjalankan teori neoliberalisme yang belum pernah diterapkan dalam sejarah Indonesia dan juga belum pernah dijalankan negara manapun di dunia. “Penjualan infrastruktur merupakan ajang bagi oligarki dalam mencopet aset negara untuk memperkaya diri dan kroninya,” jelas Salamuddin.
Tak hanya itu, Salamuddin menegaskan, jika Pemerintahan Jokowi melakukan penjualan barang publik di tangan BUMN tersebut maka pemerintah telah membiarkan ‘para maling’ akan melahap aset negara seperti bagaimana penjualan Indosat, penjualan kapal Pertamina, dan aset aset strategis negara lainnya.
“Neoliberalisme yang dijalankan Jokowi di tengah sistem politik yang korup akan menjadi ‘neomaling’. Aset aset negara akan menjadi jarahan oligarki yang berkuasa dalam menopang politik mereka menuju 2019 mendatang,” pungkas Salamuddin. (in)