Jokowi pernah menyatakan kesedihannya jika mendengar laporan Indonesia masih melakukan impor pangan. Jokowi mengungkapkan ada beberapa komoditas pangan yang seharusnya Indonesia bisa mandiri, tapi kenyataannya masih bergantung impor, di antaranya buah, jagung, beras.
"Saya kalau dengar yang namanya impor pangan, itu sedih banget," kata Jokowi saat acara pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara seperti dilansir Antara, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11) tahun lalu.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Izin impor sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.
"Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).
Semula, pemerintah menetapkan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana impor beras. Namun, pada akhirnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa Bulog dapat melaksanakan impor.
Impor beras tersebut bisa masuk dalam kategori beras untuk kepentingan umum dan kepentingan lain. Impor ini direncanakan berasal dari Vietnam dan Thailand.
Setelah beras menerbitkan izin impor gula
Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor raw sugar atau gula mentah sebanyak 1,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman dalam negeri pada semester pertama 2018.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, bahwa izin impor tersebut diberikan kepada 11 perusahaan rafinasi dalam negeri, dan akan diproses untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman.
"Sudah dikeluarkan, sebanyak 1,8 juta ton untuk semester satu 2018," kata Oke, seusai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (18/1).
Izin impor sebanyak 1,8 juta ton tersebut dikeluarkan Kementerian Perdagangan setelah adanya rekomendasi dari kementerian teknis. Pada 2018, alokasi impor gula mentah sebanyak 3,6 juta ton yang akan diberikan kepada 11 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).
Nantinya, gula mentah yang diolah menjadi gula rafinasi tersebut akan diperdagangkan menggunakan sistem lelang. Skema pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi tersebut sempat ditunda beberapa kali, dan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2018.
PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) ditetapkan sebagai penyelenggara pasar lelang GKR oleh Kementerian Perdagangan melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.
Selanjutnya...impor garam industri
Pemerintah berencana mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton pada 2018. Impor tersebut dibutuhkan sebab Indonesia belum mampu memproduksi garam industri. Sementara kebutuhan garam industri terus meningkat setiap tahun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, garam industri tersebut akan dialokasikan untuk perusahaan di bidang petrokimia. Sisanya untuk industri makanan dan minuman namun dalam jumlah kecil.
 |
| Tambak garam di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan teknologi geomembran yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. |
"Ada macam-macam, ada petrokimia, ada urusan lensa, ada kaca, urusan lensa mata macam-macam. (Untuk industri makanan dan minuman) Ada tapi bukan itu yang terbesar," ujar Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/1).
Darmin mengatakan, impor garam nantinya akan didatangkan secara bertahap, sebab urgensinya tidak mendesak seperti kebutuhan impor beras. "Masuknya enggak buru-buru, enggak kayak beras," jelasnya.
Darmin menambahkan, kebutuhan impor garam industri diperlukan karena banyak perusahaan akan melakukan ekpansi atau perluasan usaha. Hingga kini, ada sekitar 100 perusahaan yang membutuhkan garam industri.
Kebijakan yang dinilai merugikan petani dan rakyat ini dikecam, padahal perhatikan gambar berikut ini
Setelah impor beras, garam, gula, pacul, pemerintah akan impor 1,8 juta ton gula mentah. Kebijakan yang dinilai merugikan petani dan rakyat ini dikecam. Sejumlah kalangan mempertanyakan, apakah semua impor-impor tersebut untuk kepentingan rakyat, berebut komisi, atau untuk kepentingan para pemburu rente guna mengeruk keuntungan instan?
Bagi begawan ekonomi DR Rizal Ramli, impor beras, garam, gula itu lebih banyak untuk kepentingan pemburu rente. “Untuk kepentingan pemburu rente. Itulah bahayanya Peng-Peng (Penguasa-sekaligus-Pengusaha. Di negera lain, ada undang-undang untuk mencegah ‘conflict of interest” sehingga tidak merugikan rakyat dan negara,” kata mantan Kabulog dan Menko Perekonomian ini kepada Harian Terbit, Jumat (19/1/2018).
Soal pemburu rente dibalik impor beras, misalnya, belakangan ramai disampaikan dan dibahas di ranah publik. Publik mencurigai impor-impor itu bagian dari kelompok pengejar rente untuk mengeruk keuntungan sekaligus menjatuhkan elektabilitas Jokowi di kalangan petani Indonesia.
Sementara itu, pengamat pangan Ali Birham mencuri, impor gula sebanyak 1,8 juta ton merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, karena komisi dari perusahaan pengimpor cukup besar. Apalagi ada 11 perusahaan yang siap melakukan impor gula dari luar negeri. Oleh karenanya bagi yang membutuhkan uang untuk biaya Pilkada Serentak 2018 bisa memanfaatkan skema impor untuk memasukan bahan baku dari luar negeri masuk Indonesia.
"Cara lama yang paling efektif ya impor apa saja yang kira-kira bisa kasih komisi," ujarnya kepada Harian Terbit, Jumat (19/1/2018).
Dari berbagai sumber:
- Medeka
- Kompas
- Harian Terbit
- CNN