Wakil Sekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan hal itu sangatlah mungkin. Dia menyebut ada tiga faktor yang bisa membuat Jokowi jadi capres tunggal.
"Faktor pertama, tingkat elektabilitas. Jokowi sebagai petahana saat ini jauh lebih besar tingkat elektabilitasnya dibandingkan calon-calon lain," kata Eriko dalam diskusi bertajuk 'Jokowi, Pilpres dan Kita' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).
Faktor kedua, adalah ambang batas dukungan calon presiden alias presidential threshold yang mencapai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu.
"Partai-partai butuh berkoalisi. Sementara, saat ini sudah lima parpol menyatakan dukungan ke Jokowi," jelasnya.
Sementara yang ketiga, menurut Eriko, parpol memilih koalisi hanya pada sosok yang memiliki peluang menang paling besar.
"Yang lain mungkin menang tidak? Mereka tak akan ambil resiko mencalonkan yang kalah," selorohnya, sembari mengatakan bukan berarti berpikiran untuk mengarahkan Jokowi calon tunggal.
Dukungan parpol kepada Jokowi pada Pilpres tahun depan saat ini sudah lebih dari cukup. Dukungan datang dari PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem dan Partai Hanura. [rus]
***
Gerindra Sebut Ada Gerakan Jadikan Jokowi Capres Tunggal di 2019
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengendus ada upaya dari partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo, agar dimungkinkannya kandidat tunggal di Pilpres 2019.
Sebab itu, saat ini muncul wacana memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Prabowo diposisikan sebagai calon wakil Jokowi.
"Kami sebenarnya sudah mendeteksi dan sudah mengendus sejak awal, sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal," kata Riza di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).
Sebab itu, dalam pembahasan UU Pemilu di DPR, Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan sejumlah partai pendukung pemerintah. Meskipun pada akhirnya UU tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPR
"Itu kami tentang. Seharusnya tidak boleh ada calon tunggal. Tapi pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal. Pasalnya ada, jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan fraksi Gerindra keberatan," ujar Riza.
Menurut Riza, sistem demokrasi tak membenarkan adanya calon tunggal, karena akan mengurangi partisipasi rakyat. Demokrasi mesti memberi ruang seluas-luasnya kepada publik untuk menentukan presidennya.
"Ini sesuai UU, warga negara itu punya hak memilih dan dipilih. Kalau ada calon tunggal, masyarakat tidak punya hak pilih karena hanya ada satu calon. Itu kami tentang. Tapi kan di parlemen yang berkuasa itu partai pemerintah dan bersikeras dengan adanya calon tunggal," tutur Riza.
Kata dia, ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau dikenal dengan presidential threshold sebanyak 20 persen, adalah upaya penggiringan ke arah calon tunggal.
"Sekalipun masih ada 80 persen tapi hitungan partai itu kan tidak persis. Jadi dimungkinkan partai 10 partai yang punya hak untuk mengusung itu dikerucutkan untuk satu calon tunggal. Itu yang dipahami partai pengusung," ujar Riza.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, upaya memunculkan calon tunggal sangat melukai demokrasi dan hak warga negara.
Ia melanjutkan, setelah dimungkikan calon tunggal olegmh regulasi yang ada, kini tengah diupayakan supaya partai yang hingga saat ini belum mendukung Jokowi, masuk dalam koalisi. Salahsatunya dimunculkan wacana Prabowo menjadi wakil Jokowi.
"Kami yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas dan memahami. Pak Prabowo orang yang baik dan low profile, negarawan, selama ini sangat NKRI, merah putih ,dan menjunjung kedaulatan rakyat. Kami tetap yakin optimis Pak Prabowo akan menjadi presiden di 2019," kata Riza. (sc)