Belum lagi melunasi hutang negara yang mencapai hingga Rp. 4.636 trilyun, dan dipekirakan akan semakin membengkak, mengingat ambisi Presiden Joko Widodo untuk merampungkan proyek proyek infrastruktur yang jumlahnya mencapai hingga 245 proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional. Lalu ada dua proyek dianggap sebagai program prioritas.
Total nilai keseluruhan proyek ambisius Jokowi, mencapai hingga Rp. 4.197 trilyun, yang sudah tentu saja tidak akan bisa dibiayai menggunakan APBN yang jumlahnya hanya Rp. 525 trilyun. Dan jika mengharapkan dari BUMN atau BUMD baru mencapai Rp. 1.258 trilyun, dan akhirnya sudah tentu pihak swasta atau pihak ketiga baik dalam bentuk pinjaman dibutuhkan sebanyak Rp. 2.414 trilyun.
Kini hutang yang terbaru adalah klaim dari Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly yang menyatakan jika negara sudah tidak mampu lagi untuk menambah biaya makan minum bagi narapidana di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah, sementara anggaran selama ini dari pemerintah sebesar Rp. 1,3 trilyun tidak mencukupi.
Yasona bahkan mengatakan jika anggaran sebesar Rp. 1,3 trilyun berasal dari pinjaman hutang pemerintah, " Negara mempunyai hutang hingga ratusan milyar untuk membiayai makan minum narapidana," ujar Yasona di Banjarmasin, Kalimantan Tengah.
Karenanya tidaklah mengherankan jikakemudian pemerintah "kalap". Segala macam bentuk pendapatan dan pengeluaran negara akan semakin dibuat seefisien mungkin, bahkan sumber sumber dana milik rakyat ataupun masyarakat tertentu juga menjadi tumpuan pemerintah untuk bisa digunakan.
Sebut saja dana setoran haji yang sudah dipakai, lalu kemudian ada sebuah tanah wakaf milik warga Aceh di Arab Saudi direncanakan akan dikelola oleh pemerintah, yang sudah tentu ditolak mentah mentah oleh para tokoh tokoh nasional dan daerah dari Aceh.
Sumber pendapatan dari pajak sudah dibuat sedemikian rupa, bahkan beberapa rencana pendapatan dari sektor pajak yang selama ini tidak dibayangkan justru direncanakan akan dimunculkan, demi mendapatkan pemasukan bagi negara. (PB)