Pemerintahan Joko Widodo disebut tidak memenuhi janji-janjinya di masa kampanye sebelum terpilih menjadi Presiden. Setidaknya ada puluhan janji-janji Jokowi yang dipertanyakan Haikal Hassan.
Janji janji Jokowi...
“Janji Menggunakan Pesawat Tanpa Awak untuk meng-Cover Wilayah lndonesia, Janji Mengalihkan Penggunaan BBM ke Gas dalam Waktu 3 Tahun, Janjikan Bangun 50 Ribu Puskesmas, Janji Menurunkan Harga Sembako, Janji Menaikkan Gaji dan Kesejahteraan PNS, TNI dan Polri, dan Janji Meningkatkan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, termasuk Memberi Subsidi Rp1 juta per bulan untuk Keluarga pra Sejahtera Sepanjang Pertumbuhan Ekonomi di atas 7 persen.
Janji Perbaikan 5.000 Pasar Tradisional dan Membangun Pusat Pelelangan, Penyimpanan, dan Pengelolaan Ikan, Janji akan Selesaikan, terkait Kasus BLBI, Janji akan Menghentikan Impor Daging, dan Janji Menciptakan Lebih Banyak Lapangan Pekerjaan di Sektor Pertanian, Perikanan, dan Manufaktur.
Janji Meningkatkan 3 kali Lipat Anggaran Pertahanan, Janji Menaikkan Gaji Guru, Janji Sekolah Gratis, Janji Membeli Kembali Indosat, Janji Membangun Industri Maritum, dan Sebagainya,” bebernya, di akun Twitter pribadi miliknya, Senin (12/3/2018)
Fakta dilapangan saat ini menurut Haikal Hassan. menunjukkan kejadian yang bertolak belakang dari beberapa janji-janji di atas.
Peluang kejahatan karena dorongan lapar anak istri akan sangat niscaya terjadi dan akan terlihat dengN tingginya angka kejahatan.
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126/agustus-2017-jumlah-pengangguran-naik-menjadi-704-juta-orang
https://economy.okezone.com/read/2017/11/06/320/1809199/alamak-jumlah-pengangguran-di-ri-bertambah-10-000-orang-selama-1-tahun
Yang menyesakkan dada, bukannya membangun kemampuan SDM lokal, justru malah melonggarkan arus tenaga kerja asing. Lho ini bagaimana sih, Pak:
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/06/21473501/jokowi-siapkan-perpres-demi-permudah-tenaga-kerja-asing
Kalau mau jujur, semua khawatir lho dengan keadaan ini. Lihatlah kutipan wakil presiden sbb:
http://politik.rmol.co/read/2017/11/28/316249/JK-Akui-Arus-Pekerja-China-Rugikan-Tenaga-Kerja-Lokal-
Wakil Presiden meminta China tidak lagi membawa tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk dipekerjakan pada proyek-proyek investasi mereka di Indonesia.”
Wibawa Jokowi, Impor, dan Kepentingan Asing
Dikabarkan bahwa Wakil Presiden telah meminta Cina agar tidak lagi membawa tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk dipekerjakan pada proyek-proyek investasi mereka di Indonesia. “Bicara impor, silahkan digoogling dengan sangat mudah.
Angka import telah menggerus pendapatan petani. Angka-angka berikut ini ada yang membaik, ada yang memburuk,” kritik Haikal Hassan di akun Twitter pribadi miliknya, Senin (12/3/2018).
Dia mempersilahkan para kaum terkait mengoreksi demi angka valid yang akurat untuk ukur kinerja pemerintah. Nilai impor Indonesia pada Januari 2018 disebutkan olehnya mencapai 15.132,4 juta dolar AS.
“Angka itu meningkat 3.164 juta dolar AS, atau sebesar 26,44 persen. Apakah ini indikator akan terus membumbung tinggi sampai suatu saat negara kehilangan kedaulatan pangannya? Lalu bagaimana urai ini semua?”
Presiden menurutnya harus memiliki wibawa besar atasi itu. “Tak cukup dengan bagi-bagi sepeda atau umbar kartu ini-itu yang justru malah menciptakan rakyat bermental pengemis dan antri untuk pelayanan yang seharusnya jadi haknya. UUD Pasal 34: (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Kita semua tahu bahwa BPJS memiliki keterbatasan dan perbedaan perlakuan dengan mereka yang cash dan berduit. Seharusnya Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Bukan terlena dengan pasar bebas yang memaksa bersaing tanpa kemampuan.” Kita paham, lanjutnya, presiden punya keterbatasan untuk tidak melakukan intervensi hukum. Tapi presiden yang hebat berwibawa bisa panggil yang terkait dan meminta semua bekerja dengan serius.
“Contoh bagaimana temuan BPK soal kasus sumber waras dimentahkan oleh KPK dengan hanya berargumentasi tidak ada niat. Begitu seharusnya penyelenggaraan negara, karena ada 2 aspek yaitu aspek prosedural dan aspek personal. Keduanya harus dipadukan. Gak bisa juga mengikuti sebagian besar rakyat yang masih belum rasional sepenuhnya dalam menentukan pemimpin.”
Diluar negeri, saat nama seorg pejabat disebut dipengadilan melakukan korupsi, langsung mundur utk memudahkan penyidikan.— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) March 23, 2018
Disini berlomba beladiri.
Palelu...
Membayar bunga hutang gak mampu.. Bahkan harus berhutang untuk membayar bunga itu..— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) March 22, 2018
Sebahaya ini, masihkah dilanjutkan?