Pada 2002 silam, Indonesia menjual gas bumi dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG/gas alam cair) berkontrak jangka panjang 25 tahun ke Fujian-Tiongkok. Kontrak ini menjadi persoalan, karena harga gas dinilai sangat murah, yakni hanya US$ 2,4 per mmbtu dan kenaikannya dipatok maksimal US$ 3,35 per mmbtu, seiring kenaikan harga minyak bumi.
Pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi mengatakan, proyek LNG Tangguh, Papua sudah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Namun proyek tersebut belum selesai hingga BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Zaman Presiden Gus Dur inilah mulai dicari pembeli, penunjukan penjual yakni BP (British Petroleum). Namun belum sempat dijual Gus Dur digantikan Presiden Megawati Soekarno Putri," kata Kurtubi.
Baca hingga selesai agar paham apa yang terjadi sesungguhnya.
Diplomasi Dansa China Berbuah Gas Murah
Ngeri ngeri sedap, mungkin itulah pernyataan yang ada ketika melihat judul berita ini. Bahwa judul itu sebenarnya provokatif memang ya, agar anda tertarik membaca dan kita sadar siapa sebenarnya Megawati. Ia harus bertanggungjawab atas semua yang terjadi penjualan sejumlah asset pada saat menjabat Presiden.
Dari soal Indosat sampai Gas Tangguh, dari Sukhoi sampai penjualan VLCC, dan kebijakan yang absurd memberikan pengampunan kepada pengemplang BLBI melalui Release and Discharge. Khusus yang terakhir BLBI mereka berkongsi dukung Jokowi maju di Pilpres 2014.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penjualan Indosat sebagai aset negara kepada pihak asing.
Penjualan aset negara kepada pihak asing sebagai pelanggaran yang luar biasa. “Indosat sebagai aset negara itu kesalahan fatal. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab, ya pemerintahan (Megawati) saat itu," kata Fadli Zon Selasa (24/6/2014) usai debat Capres.
Penjualan aset negara kepada pihak asing sama saja melanggar UUD 1945. Aset negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu adalah amanat konstitusi kita di pasal 33 UUD 45, tegasnya.
Seperti diketahui, ketika debat capres, Jokowi mengatakan Indosat merupakan aset strategis negara. Namun Indosat perlu dijual karena kondisi perekonomian saat itu tengah krisis.
Ada juga LNG Tangguh yang dijual murah berkat diplomasi dansa Wakil Presiden China Xi Jinping denggan Megawati sebagai Presiden RI saat itu, dengan harga murah dalam kontrak.
Pernyataan Xi Jinping yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat diberi kesempatan Presiden Yudhoyono menjelaskan proses renegosiasi kontrak LNG dengan China di hadapan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Jakarta.
"Itu Presiden Indonesia yang minta," kata Kalla menirukan pernyataan Xi Jinping saat mereka bertemu di Beijing.
"Benar, karena kita ini kan bersahabat, tapi mari kita bicara jangka panjang. Kalau kita bicara jangka pendek, OK proyek ini selesai. Bisa-bisa ini tidak akan jalan," tambah Kalla, mengulang percakapannya dengan Xi waktu itu.
Penjelasan Kalla di hadapan sidang kabinet paripurna ini terkait rencana pemerintah untuk melakukan renegosiasi harga proyek LNG Tangguh.
Harga gas alam dalam kontrak LNG ini dinilai sangat murah sehingga jika produksi gasnya sudah di ekspor ke China, maka Indonesia akan mengalami kerugian.
Menurut Kalla, wapres China seorang yang sangat terbuka sehingga mau diajak berdiskusi.
"Coba lihat keadaan. Masak Anda akan membeli gas negeri kami dengan harga seperdelapan dari harga dunia saat ini," kata Kalla lagi menirukan jawabannya kepada Xi.
Oleh karena itu, tambah Kalla, pemerintah akan mengajukan harga dan formula, dan latar belakang baru untuk merevisi kontrak LNG Tangguh.
Wapres Kalla menyatakan di akhir pertemuannya dengan wapres China, keduanya sepakat untuk membentuk tim negosiasi kembali. "Dan kami akan bertemu untuk merundingkan kembali kontrak itu," kata Kalla.
Lebih jauh, mengambil hikmah kontrak LNG yang kontroversial ini, wapres minta tim yang akan dibentuk untuk menegosiaasi kembali kontrak itu tidak tergesa-gesa mengambil keputusan apalagi jika tanpa dasar, demikian hal ini dilansir dari Kompas Kamis, 28 Agustus 2008
Ladang Gas Tangguh yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat ini mengandung lebih dari 800 miliar m³ (28 Tcf).
Seperti diketahui Ladang gas Tangguh dikembangkan oleh sebuah konsorsium beberapa perusahaan internasional, yang dipimpin oleh British Petroleum (37% saham), CNOOC (17%), dan Mitsubishi Corporation (16,3%). Mitra-mitra yang lebih kecil adalah perusahaan-perusahaan Jepang, yaitu Nippon Energy, Kanematsu,Sumitomo, dan Nissho Iwai.
Ladang ini ditemukan pada dasawarwa 1990-an dan mulai berproduksi dimulai pada bulan Juni 2009. Gas alam yang diekstraksi dari ladang akan dicairkan untuk membentuk gas alam cair (LNG - liquified natural gas) yang akan diangkut ke para konsumen di Asia, terutama Cina, Korea Selatan, dan Jepang.
Projek ini diharapkan membolehkan Indonesia untuk tetap menjadi pemasok penting bagi pasar gas alam dunia, sebagai pengganti bagi menyusutnya produksi Ladang gas Arun di Lhokseumawe, Aceh, Sumatera.
Gas ini memang dijual murah hingga sampai masa kontrak habis tahun 2034. Harga ini tidak bisa dinaikkan meski harga minyak melambung tinggi. kata Jero di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/7/2014).
Adapun dalam kontrak tersebut, lanjut Jero, hasil dari produksi dua blok tersebut adalah untuk kepentingan ekspor yakni ke Fujian dan Sempra. "Ada dua blok, itu kontraknya seluruhnya diekspor, 100% ekspor. Sebagian ke Fujian, sebagian ke Sempra, Amerika Serikat. Jadi 0% yang untuk domestik," lanjut Jero.
Jero menyebutkan, kala itu harga gas ekspor yang ditetapkan mengacu pada Japan Crude Cocktail (JCC) atau harga acuan minyak Jepang. Namun demikian, masalah timbul lantaran pada penetapan harga acuan tersebut, dipatok harga maksimal JCC US$ 26 per barel.
Alhasil, harga tersebut bertahan selama masa kontrak, sehingga dianggap kemurahan. Apalagi harga JCC semakin meningkat. "Rumusnya waktu itu, 5,25% x JCC + 1,35 (FOB/free on board) itu harga di Tangguh.
"Kenapa harganya tidak bisa naik, karena kontraknya bunyinya seperti itu. Saya yakin situasi saat itu juga sulit. Makanya bunyi kontraknya seperti itu. Jadi jangan menyalahkan masa lalu," tegas Jero.
Melihat kondisi tersebut, diakui Jero, Pemerintah sendiri bukan tanpa usaha untuk memperbaiki harga sehingga posisi tawar Indonesia menjadi lebih baik.
Siapa dalang di balik itu semua ?
Kurtubi mengungkapkan, sebagai presiden yang baru, Megawati disodorkan kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian dengan berbagai rumus yang bagi siapapun presidennya pasti tidak akan paham, karena terlalu teknis. Presiden di dunia mana pun tidak menguasai hal yang teknis.
"Formula penjualan, berdasarkan JCC (Japan Crude Cocktail) atau (harga acuan minyak Jepang), dan teknis sekali, di mana proyek ini disusun oleh Menteri ESDM (waktu itu namanya Menteri Pertambangan) Purnomo Yusgiantoro yang merupakan menteri sejak Zaman Gus Dur, Presidennya lengser Menteri ESDM-nya tetap," ungkap Kurtubi.
Dilanjutkan cerita penjualan VLCC (Very Large Crude Carrier)
Cuplikan...
Lepasnya kapal tanker raksasa ini mendapatkan banyak tentangan, mulai dari DPR hingga sejumlah kelompok masyarakat. Tapi, Pertamina jalan terus. Bahkan, kontrak jual beli sudah ditandatangani dengan pembeli.
Baru-baru ini, keluar dugaan bahwa penjualan dua tanker itu diwarnai penyuapan terhadap 16 anggota Komisi VII DPR RI ketika berkunjung ke Korea Selatan dan Hongkong. Dikabarkan biaya perjalanan 16 Dewan itu ditanggung Pertamina.
Tanker raksasa Pertamina berbobot mati 260 ribu ton itu dipesan dari perusahaan pembuat tanker di Korsel, Hyundai Heavy Industries. Pembelian tanker ini atas gagasan Direktur Pertamina saat itu Baihaki Hakim.
Menguntungkan kok dijual aneh yak.. ceritanya dilanjutken setelah ini
Di rangkum dari berbagaai sumber internet...